DPRD Riau setuju cabut izin HTI PT RAPP

176

Patrison- Pekanbaru| Anggota DPRD Riau dapil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, M.Adil, menyetujui keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk mencabut izin Hutan Tanam Industri (HTI) PT.Riau Andalan Pulp and Puper (RAPP) di Provinsi Riau.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Riau ini mengungkapkan, keputusan pemerintah pusat untuk mencabut izin HTI milik perusahaan PT.RAPP merupakan langkah keputusan yang tepat.

“apa yang dibikin oleh Pusat itu bagus lah, setuju saya,”ujar M.Adil di kantor DPRD Riau.

“dari pertama saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, saya orang yang pertama orang yang menolak keberadaan PT.RAPP,”tambahnya.

Disebutkannya, sejak adanya keberadaan PT.RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, kawasan pulau Padang menjadi terusaki. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembuatan kanal yang dilakukan oleh perusahaan bubur ini di daerah kubah gambut.

“tentu air dihutan itu kering, pasti murah terbakar,”ungkap politisi Partai Hanura ini.

Selain itu, dia juga berbagi ceritanya, ketika berkonsultasi dengan Badan Lingkungan Hidup setempat. Dalam cerita dia, Badan lingkungan Hidup menegaskan bahwa, Republik Indonesia terancam akan kehilangan 2 pulau di pulau Sumatera, lantaran adanya pembuatan kanal oleh PT.RAPP.

“bahwa kalau itu dilakukan, pulau rangsa dan pulau padang itu umur nya itu cuma 32 tahun alias tenggelam, karena air nya itu terus keluar. Jadi akhirnya hutan itu kering dan itu padat kebawah,”terangnya.

“dan kalau sekarang disuruh cabut pas itu. Bagus itu. Mantap, pemerintah pusat Top pokoknya,”imbuhnya.

Keputusan berbasis hukum ini diambil oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar, dalam bentuk sebuah surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Bambang Hendroyono 6 Oktober 2017 (dilansir intermezo.com)

Pencabutan izin tersebut karena selama periode bulan tertentu, PT RAPP sebagai anak perusahaan APRIL Group tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan peraturan. Perusahaan Sukanto Tanoto ini secara terus menerus menerus melanggar peraturan gambut baru.

Setelah menerima sejumlah surat yang berisi peringatan dari Kemen LHK tentang ketidakpatuhannya terhadap peraturan gambut baru, PT RAPP, milik APRIL tidak kunjung memperbaiki rencana kerja 10 tahun, yang sejalan dengan rencana kerja tahunan 2017, sesuai dengan peraturan gambut baru.

Artinya, rencana kerja yang ada dinyatakan tidak sah sebagai dasar hukum untuk kegiatan operasional di lapangan. Dengan begitu, M.Adil berharap agar keputusan tersebut tidak dirubah. Jika keputusan itu dirubah, M.Adil menilai bahwa pemerintah pusat tidak konsisten untuk memperhatikan Provinsi Riau alias plin-plan.

“Berarti pil-plan. Mungkin pertama dia ada niat untuk mencabut, tapi karena berunding-berunding ujung-ujungnya tidak dicabut,”tegas pria kerap disapa Adil.

“Saya dari dulu memang tidak percaya dengan pemerintah pusat. Gak konsisten pemerintah pusat tu mengurusi Riau. Mana konsisten,”tutupnya.

Loading...