DPRDSU: Polisi Tak Paham Perkembangan UU

M24.CO|MEDAN
Aparat kepolisian dinilai belum maksimal dalam menjalankan proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, pemerkosaan, asusila hingga perdagangan anak dan perempuan. Selain tidak memberi efek jera kepada pelaku dan cenderung mendamaikan kasus, polisi juga lebih suka memakai KUHP sebagai landasan menjerat pelaku.

Penilaian kritis tersebut dilontarkan Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara Sarma Hutajulu SH, yang ditemui M24, Selasa siang (11/10). “Unit pelayan perempuan dan anak saja baru sebatas wilayah hukum Polres dan belum menyentuh Polsek. Acuan polisi dominan memakai KUHP padahal ada Undang Undang (UU) Perlindungan Anak Nomor (UUPA) No 23/2002 yang telah diubah jadi UU No 35/2014 serta UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Nomor 23 tahun 2004,” ucap Sarma yang menilai aparat kepolisian kurang memahami perkembangan UU.

Lanjut politisi PDIP itu, aparat kepolisian kerap menjadi mediator untuk mendamaikan kasus-kasus kekerasan/asusila yang menempatkan anak dan perempuan sebagai korban.

“Essensinya bukan di situ. Makanya saya nilai polisi belum maksimal sampai sekarang. Ke depan tolonglah polisi semakin peduli nasib anak selaku generasi penerus bangsa. Jangan lalai mewujudkan hak-hak rakyat memperoleh rasa aman namun cepatlah merespon semua pengaduan,” pinta legislator membidangi hukum/pemerintahan tersebut.

Sarma juga mengingatkan jaksa dan hakim agar menerapkan tuntutan juga hukuman tertinggi terhadap predator anak/perempuan. Ditambah sanksi sosial seperti pengucilan dan pengusiran dari masyarakat.

“Kita harus peduli. Perkuat rasa ingin tahu, kecurigaan dan segera melapor ke polisi bila melihat hal-hal ganjil di sekitar kita. Khusus orangtua, tingkatkanlah kepedulian mengawasi aktivitas anak-anak di rumah apalagi luar rumah,” tutup Sarma. (metro24/budiman)

Tags:
Loading...
author
Manusia biasa, Murah Senyum dan Ramah. Tapi, Benci Lihat Ketidak Adilan.