GMKI : Banyak kasus korupsi di Sumut tak tersentuh

81

Dedi-Medan | Seperti ungkapan almarhum Curt Cobain, lead vocal Nirvana. The Duty of youth is to challenge corruption. (Tugas kaum muda adalah melawan tindakan korupsi).

Begituhalnya dengan mahasiswa satu ini. Swangro Lumbanbatu. Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sumatera Utara (Sumut), ini tak hentinya mengajak kaum muda, khusunya semua mahasiswa untuk bersama-sama memerangi korupsi.

Miris baginya, karena Sumatera Utara, menjadi langganan tindak pidana korupsi. “Saya menilai kalau Sumatera Utara (Sumut), saat ini selalu menjadi langganan tindak pidana korupsi. Kalau kita belajar dari belakang, bahwa pemimpin di Sumatera Utara, yaitu gubernur 2 kali masuk penjara, kita berharap jangan sampai 3 kali,”katanya kepada metro24.co, kemarin.

Kata Swargo, beberapa mantan anggota DPRD-Sumut dan saat ini masih menjabat belakangan masih diindikasi korupsi. Baik dari persoalan bansos atau interpelasi.”Sangat sedih rasanya, kalau pemimpin kita di legislatif sudah terindakasi,”keluh lelaki yang selalu menjadi garda terdepan memerangi korupsi ini.

Masih Swargo, anggota DPRD-Sumut, yang diduga terindakasi korupsi belum juga diproses dengan tuntas. Pihaknya meminta Komisi Pemberanatasan Korupsi (KPK), harus lebih kerja maksimal, membasmi dan memproses pelaku-pelaku korupsi ini.

Tambah Swargo, 2 tahun ke depan tidak akan terasa akan menuju pemilihan legislatif. Harapannya, jangan sampai nantinya anggota dewan yang saat ini terindakasi korupsi senilai 61 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2014, terpilih lagi dalam periode berikutnya.

“Seharusnya KPK harus lebih kerja ekstra memproses kasus ini sampai tuntas. Jangankan anggota DPRD Sumut, seluruh pemangku kepentingan di sumut juga harus segara diprose. Baik itu yudikatif, legislatif maupun eksekutif harus diusut tuntas. Agar Sumatera Utara bersih dari korupsi dan menjadi contoh untuk daerah lain,”tantang Swardo kepada lembaga anti rasuah itu.

Sebelumnya sejumlah organisasi mahasiswa di Medan, Sumatera Utara (Sumut), menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tebang pilih. Mereka menantang lembaga yang dipimpin Agus Raharjo itu turun ke Sumatera Utara untuk menumpas praktik korupsi yang dilakukan secara terang-terangan.

“Korupsi di Sumatera Utara itu terjadi di depan mata. Mustahil KPK tidak tahu,” ajak para mahasiswa. Sebagai contoh kata mereka, indikasi korupsi yang masih subur di Sumatera Utara ialah adanya uang mahar yang diajukan partai politik. Uang ini selalu dibebankan kepada calon kepala daerah ataupun calon legislatif.

“Satu calon legislatif uang maharnya Rp100 juta. Artinya kalau mau main jujur, KPK harus menangkap seluruh anggota DPRD Sumut,”lanjut Swangro, sembari menambahkan, KPK sampai hari ini belum menuntaskan dugaan korupsi yang melibatkan isteri Gubernur Sumut, Evi Diana.

Evi yang merupakan anggota DPRD Sumut terindikasi terlibat korupsi dana banatuan sosial dan sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Bahkan sejumlah anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD Sumut Ajib Shah sudah dijadikan tersangka dan ditahan.”Sampai sekarang statusnya tidak jelas. Ini menandakan KPK tebang pilih,” ujarnya.

 

 

Loading...