IWO Sibolga-Tapteng kecam larangan wartawan liput pengambilan sumpah ASN

11
Ketua IWO Sibolga-Tapteng Dame Mendrofa bersama Sekretaris Rommy Pasaribu.

Rommy-Tapteng | Pelarangan peliputan sejumlah wartawan pada acara pengambilan sumpah/janji PNS yang di gelar di Gedung Audio Visual SMAN 1 Matauli Pandan, Senin (04/11/17) sekira pukul 14.30 wib., menuai kecaman keras dari organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Sibolga-Tapanuli Tengah.

Ketua Ikatan Wartawan Online Sibolga Tapteng (IWO Sibolga-Tapteng), Damai Mendrofa saat di konfirmasi di dampingi sekretaris Rommy Pasaribu S.Pd, menyesalkan tindakan pelarangan peliputan acara pengambilan sumpah/ janji PNS yang dilakukan oleh oknum staff BKD Tapteng.

“Yang pasti kita menyesalkan Pemkab Tapteng melarang peliputan wartawan tersebut, sementara mereka itukan di tugaskan melakukan peliputan sesuai informasi dari kominfo kabupaten Tapteng. Seharusnya itu tidak perlu terjadi, mengingat pengangkatan sumpah/janji sebenarnya tidak ada yang rahasia,” ungkapnya.

Lebih lanjut diterangkannya, melarang wartawan dan mengirimkan press releas, bukanlah sikap yang bijak, karena akan berefek buruk terhadap kinerja wartawan. Yang pada akhirnya membuat wartawan jadi malas meliput, karena tidak menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Penting diketahui, wartawan itu menuliskan apa yang dia lihat, kemudian di dokumentasikan sesuai fakta di lapangan.

Sekretaris IWO Sibolga-Tapteng menambahkan, bahwa seharusnya pelarangan wartawan untuk meliput tidak perlu terjadi, karena dalam pengambilan sumpah/ janji PNS tidak ada yang rahasia. Apalagi, setelah acara selesai. Para wartawan menerima kiriman berita dari Humas Pemkab Tapteng.

“Saya berharap, ini jadi evaluasi, akibat tindakan Humas pemkab Tapteng ini, tentu akan menjadi citra buruk bagi Bupati Tapteng. Ingat, wartawan itu datang atas informasi dari Kominfo, kemudian kenapa jadi ada pelarangan dari Humas Pemkab. Jika tadinya ini rahasia Negara, tentu kami tidak memaksakan diri, dan Kominfo tentu tidak akan memberikan informasi itu kepada wartawan,” cetusnya.

IWO Sibolga-tapteng berharap, kedepan hal serupa tidak terulang kembali, media merupakan sosial kontrol atas kebijakan pemerintah yang diatur sesuai dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Loading...