KPU Sidimpuan mesti tegas terapkan aturan

19

SIDIMPUAN-M24 |Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan harus tegas dalam menegakkan aturan tentang tata cara pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sudah disahkan. Termasuk mengambil tindakan terhadap calon Walikota Padangsidimpuan Nomor Urut 3 Irsan Efendi Nasution SH.

Pengamat politik senior Padangsidimpuan, Ahmad Effendi Nasution menjelaskan, salah satu aturan yang harus dijalankan oleh KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3/2017, tentang pencalonan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

Pria yang pernah menjabat Ketua KPU Padangsidimpuan selama dua periode itu menjelaskan, pada Pasal 69 ayat 5, PKPU Nomor 3/2017, calon yang tidak menyampaikan Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan tidak dapat membuktikan pengunduran diri sedang dalam proses selama 30 hari sebelum hari pencblosan, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Artinya, substansi dari ayat 5 tersebut ada dua yaitu, SK pemberhentian, dan melalui proses yang prosedural, sehingga keduanya harus bisa dibuktikan. ”Disampaikan SK pemberhentian dan pembuktian sedang dalam proses, karena ayat tersebut tidak merupakan pilihan, sehingga harus dipenuhi keduanya,” imbuhnya saat ditemui M24 di rumahnya, Selasa (29/5).

Lebih lanjut Ahmad Effendi mengatakan, PKPU Nomor 3/2017 itu merupakan turunan dari UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Dalam UU tersebut dengan tegas disebut bahwa seorang pejabat harus memundurkan diri atau kongkritnya harus berhenti atau diberhentikan oleh instansi terkait.

Dia menambahkan, d ibeberapa daerah di Indonesia, banyak calon kepala daerah terpaksa dibatalkan akibat tidak adanya surat pemberhentian. Untuk itu KPU harus lebih bijak dalam menafsirkan aturan karena pilkada merupakan kepentingan masa depan masyarakat lima tahun yang akan datang.

“Saya mengimbau kepada KPU Padangsidimpuan agar berhati-hati dan jangan menafsirkan sepihak terhadap aturan PKPU Nomor 3/2017, Pasal 69 ayat 5, karena yang boleh menafsirkan itu hanya KPU RI,” tandasnya.

Ditanya tentang berkas pengganti antar waktu (PAW) pasangan calon Nomor 3 yang sudah dinyatakan KPU menenuhi syarat, mantan aktivis itu malah mempertanyakan alasan KPU Padangsidimpuan yang menyatakan berkas sudah lengkap.

“Tanpa ada SK pemberhentian, maka PAW tidak dapat dilaksanakan.“Harus diberhentikan dulu dengan ditandai adanya SK pemberhentian, baru bisa dilakukan PAW,” tandasnya.

Seperti diketahui Irsan maju mencalonkan diri sebagai Walikota Padangsidimpun berpasangan dengan H Arwin Siregar MM sebagai Wakil Walikota. Pasangan Irsan-Arwin yang dikenal mengusung jargon BERSINAR ini ditetapkan sebagai Nomor Urut 3.

Sementara Nomor Urut 1 pasangan calon (paslon) H Muhammad Isnandar Nasution/Dr Ali Pada Harahap MPd dan Nomor Urut 2 adalah H Rusydi Nasution STP MM- Drs H Abdul Rosad Lubis. Sebelum mencalonkan diri menjadi Walikota, Irsan adalah anggota DPRD Padangsidimpuan. (zia)

 

Loading...