Langgar UU & Fatwa MUI

25

MEDAN-M24 |Lahirnya dua surat edaran Bawaslu Sumut yang mengatur paslon, tim kampanye maupun partai politik dalam beraktivitas di Bulan Suci Ramadhan dipandang telah melampaui kewenangan dan melanggar undang-undang.

“Merujuk UU No. 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Bawaslu Sumut adalah mengawasi persiapan, tahapan penyelenggaraan, pelaksanaan putusan pengadilan dan evaluasi. Tidak lebih. Larang melarang itu domain UU. Sedangkan surat edaran sejatinya ahanya beleid (anjuran), tidak membuat norma/hukum,” ujar Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Partai Demokrat, Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E., Minggu (20/5).

Di luar itu, seperti membuat daftar dai yang direkomendasi atau membuat peraturan yang membatasi orang menjalankan perintah agamanya, termasuk mengatur soal masjid dan lain-lain yang menjadi otoritas umat Islam, bukan negara, apalagi pemerintah, menurut dia bisa dikualifisir bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan beragama, sebagaimana ditentukan Pasal 29 UUD 1945.

“Ingat, tidak ada satu jabatan pun di Indonesia yang tugasnya bukan untuk menjalankan UUD dan UU. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan pejabat negara di Indonesia harus memiliki alas konstitusi dan UU yang jelas. Jika tidak, maka perbuatan itu merupakan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan dan melawan hukum, yang sama artinya bisa dan boleh dilawan melalui mekanisme hukum yang tersedia selain mekanisme politik,” beber politisi nasional asal Sumut ini.

Rasyid yang juga pernah menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jambi ini menekankan, praktik kenegaraan yang dapat melahirkan praktik otoritarian sebagaimana yang pernah dilakukan rezim-rezim pemerintahan lampau, jangan coba-coba dilakukan lagi. Sebab, akan mendapat perlawanan serius dari rakyat.

“Cukuplah Bawaslu mengawasi kecurangan yang dilakukan paslon, penyalahgunaan kekuasaan (seperti netralitas aparatur sipil negara/ASN), dan money politics yang terjadi, serta menjaga kondusifitas pelaksanaan pilkada yang tengah berlangsung,” tukasnya.

Seharusnya, lanjut dia, Bawaslu melarang sesuatu yang memang terlarang oleh UU. Dan, bukannya melarang sesuatu yang tidak dilarang, apalagi melarang kegiatan atau perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan setiap umat Islam selama Bulan Ramadhan. “Dengan kata lain, silakan Bawaslu merumuskan perbuatan-perbuatan yang terlarang yang tidak bersentuhan dengan anjuran bagi umat Islam selama Bulan Ramadhan,” ungkapnya.

Berdasarkan hal tersebut, alumnus Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) ini menyarankan agar Bawaslu Sumut mencabut dan membatalkan surat edarannya. Sebab, tak ada kewenangan bagi Bawaslu untuk melarang umat Islam, siapapun dia, termasuk calon atau tim sukses dalam menjalankan berbagai jenis ibadah selama Ramadhan untuk melengkapi ibadah puasa, hanya karena sedang ada pilkada.

Sementara itu Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Sumut bertekad segera melaporkan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut ke Polda Sumut. “Ada poin-poin dalam surat edaran tersebut yang menurut hemat kami diduga kuat menistakan agama Islam. Maka kami memutuskan kasus tersebut dilaporkan ke Polda Sumatera Utara,” tegas Ketum DPW BKPRMI Sumut, Zulchairi Pahlawan, Sabtu (19/5).

Dikatakannya, Bawaslu merupakan lembaga yang menegakkan apa yang telah menjadi regulasi dalam proses Pemilu. Bukan lembaga yang diberi wewenang untuk membuat regulasi.

Menurutnya, adalah suatu yang sangat lumrah setiap insan beragama untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. “Luar biasa naifnya Bawaslu ketika pemberian ucapan selamat menyambut Ramadhan, hari raya, Nuzulul Quran, berbuka puasa, sahur dilarang Bawaslu. Ucapan itu tidak merusak kesucian Bulan Ramadhan seperti yang dikhawatirkan Bawaslu,” kata Zulchairi.

Tekanan terhadap Bawaslu Sumut juga datang dari Ketua Majelis Ulama (MUI) Kota Medan, Prof M Hatta. Menurut Hatta, tidak ada masalah bila membicarakan kepemimpinan yang berkaitan dengan politik Islam. “Apalagi ada kaitannya dalam memilih calon pemimpin di Sumut, tidak masalah untuk itu. Itu fatwa yang dikeluarkan para ulama,” kata M Hatta, menanggapi maklumat Bawaslu Sumut, kemarin.

Menurutnya, tuntunan dalam Islam sudah ada. Yang tidak boleh adalah menjelekkan, memfitnah dan mengadu domba. “Kalau menyuarakan tentang memilih pemimpin yang sesuai Al Quran itu boleh,” terangnya.

Karena itu, dia meminta agar Bawaslu Sumut lebih memperhatikan hal-hal lain sebelum membuat kebijakan. Sebab, aturan yang bertentangan dengan fatwa ulama akan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. “Silakan Bawaslu mau menterjemahkan aturan, tapi jangan sampai bertentangan juga dengan aturan lain,” pungkasnya. (gunawan/bs)

BACA JUGA KIPP MENDUGA INTERNAL BAWASLU SUMUT BERMASALAH

 

Loading...