LPA sebut Rusydi & Ketua TP terancam bisa dipidana

23

SIDIMPUAN-M24 |Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Padangsidimpuan, Friska Harahap menegaskan, calon Walikota Rusydi Nasution dan Ketua Tim Pemenangan (TP) Erwin Nasution, terancam dipidana bila terbukti melibatkan anak-anak untuk kepentingan politik mereka.

“Kalau keduanya terbukti melibatkan anak-anak untuk kepentingan politik, maka mereka akan terancam pidana,” tegas Friska saat dikonfirmasi wartawan di kediamannya, Rabu (20/6/2018).

Menurutnya, bila memang terbukti demikian, LPA Kota Padangsidimpuan akan mengawal kasus tersebut hingga ada kepastian hukum dari pihak berwajib. “Saya selaku Ketua LPA Padangsidimpuan akan mengawal kasus ini hingga tuntas,” tuturnya.

Dijelaskannya, aksi mobilisasi di luar hak anak seperti kampanye, unjuk rasa (demonstrasi) dan kepentingan lain dapat diberi sanksi berupa pidana. Pasalnya, tindakan tersebut mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan anak-anak.

“Tindakan mobilisasi anak itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1/2016, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak,” terangnya sembari menyebut ancaman pidana selama 5 sampai 12 tahun kurungan bagi pelaku pelanggaran dimaksud.

Menurut Friska, ancama pidana tersebut berlaku terhadap panitia penyelenggara kegiatan seperti unjuk rasa, kampanye, yang sengaja memobilisasi anak. ”Jadi, ancaman pidana itu diberlakukan kepada panitia penyelenggara kegiatan, bukan orangtua,” imbuhnya.

Friska melanjutkan, ada sepuluh hak anak Indonesia yang harus dipenuhi oleh orangtua, yaitu bermain, pendidikan, mendapatkan perlindungan baik fisik, verbal dan seksual dan hak mempunyai nama. “Setiap anak berhak untuk mendapatkan nama dan mengganti nama anak yang dapat merendahkan harkat dan martabat anak dapat dikenakan pidana,” ungkapnya.

Selain itu, hak kebangsaan kepada anak juga harus terjamin berupa makanan, pelayanan kesehatan, rekreasi, hak kesamaan dan hak didengar pendapat (peran dalam pembangunan). Menurutnya, pemerintah diharuskan untuk mengikutsertakan anak dalam menentukan kebijakan pembangunan yang menyangkut terhadap kebutuhannya. (zia)

Loading...