Melirik Sosok Toharudin Lewat Pengelolaan Alokasi Dana Desa

90

NORIS – GUNUNGSITOLI|Sejak dua tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2015-2016 lalu, pemerintah pusat melalui Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelontorkan anggaran (Alokasi Dana Desa) hingga miliaran rupiah untuk pembangunan infrastruktur pedesaan di daerah Kabupaten Nias Induk, Sumatera Utara.

BACA–> Dibekingi Oknum Aparat, Judi Online di Asia Mega Mas Dibidik Polrestabes Medan

Pengelolaan dana desa itupun terbilang sukses, sebab dalam dua tahun Pemkab Nias Induk berhasil menyerap sekitar 95% anggaran dana desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di 164 dari 170 desa yang tersebar dibawah pemerintahannya. Diketahui selama ini, bahwa Kabupaten Nias Induk salah satu dari sekian banyaknya Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki desa tertinggal atau terisolir.

Namun demikian, keberhasilan Pemkab Nias Induk tidak terlepas dari peranan seorang Toharudin S.S. Pria kelahiran Kabupaten Semarang 1968 itu, merupakan seorang Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Bidang PPMD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pemkab Nias Induk. Selama ini, Toharudin berperan aktif dalam mengarahkan, meninjau, dan mengawasi, pengelolaan dana desa serta penyusunan APBDes dan pelaksanaan RKPDes.

Toharudin salah satu ASN Pemkab Nias Induk yang mendapat predikat baik dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Ia lulusan UGM tahun 1994, dan diangkat menjadi ASN oleh Kemendagri pada tahun 1997 setelah sebelumnya bekerja sebagai relawan sarjana pendamping purna waktu (SP2W) selama tiga tahun di Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT-RI). Karirnya cukup sukses, mengabdi sebagai ASN selama 19 tahun, diumur 39 tahun Toharudin mengantongi Golongan lV-A, dan termasuk kategori Eslon lll-B.

Saat ditemui M24.CO, Sabtu (27/03) kemarin pagi, Toharudin bercerita banyak tentang pengertian, pengelolaan, dan pelaksanaan alokasi dana desa. Menurutnya, kehadiran dana desa di Kabupaten Nias Induk membawa perubahan signifikan terhadap desa. Dimana, manfaat dana desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan terbangunnya sejumlah infrastruktur, baik di bidang pembangunan jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud.

Dijelaskanya, pada tahun 2015 Pemkab Nias Induk mendapat gelontoran dana desa sebesar 46 milyar, dan tahun 2016 103 milyar. Dan ada 164 dari 170 desa di Kabupaten Nias Induk yang menerima pengucurannya. Sedangkan eman desa tidak menerima, karena terkendala penyusunan APBDes dan RKPDes setiap tahunnya. Namun demikian, Toharudin mendorong enam desa tersebut untuk menyusun APBDes dan RKPDes lebih awal pada tahun 2017 ini.

Sudah menjadi hal lumrah, lanjut Toharudin, dibalik kesuksesan ada kendala yang dihadapai, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Adapun kendala kata Toharudin datang dari masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri. Seperti ketidaktransparan Pemdes kepada masyarakat atas penggunaan dana desa, kecemburuan sosial antara Pemdes dan masyarakat atau sebaliknya, dan ada pula Pemdes tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Dibeberpa kali kegiatan sosialisasi, Toharudin selalu berpesan kepada Pemdes agar pengelolaan dana desa bersifat transparan, jujur, dan adil. Yang artinya, jangan sampai ada Pemdes yang melakukan penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi dana desa. Namun diungkapkan Toharudin, pada tahun 2016 lalu pihaknya sempat mencium tanda penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh sejumlah Pemdes, bahkan menurut kabar telah sampai ke ranah hukum.

Loading...