OTT Pungli di SPBU, DPRDSU: Copot Jabatan Kapolsek Medang Deras

273

M24.CO|MEDAN
Pimpinan Polri di Polres Batubara dan Polda Sumut sebaiknya memberikan sanksi tegas pencopotan jabatan terhadap Kapolsek Medang Deras AKP Jhoni Andreas Siregar yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (Pungli) Rp. 500 ribu pada salah satu SPBU.

Apalagi, aksi Pungli disebut-sebut telah berlangsung 7 bulan di SPBU tersebut dan tidak mengindahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87/2016 tentang operasi sapu bersih (Saber) Pungli.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Dr Januari Siregar, SH, MHum kepada M24 melalui saluran telepon. Menurut Dr Januari, apa yang dilakukan Kapolsek Medang Deras jelas-jelas sangat mencederai semangat Polri dan perintah Presiden Jokowi membersihkan Pungli dari berbagai aktivitas publik. “Saya minta Pak Kapolda Sumut atau Pak Kapolres Batubara memecat dia sebagai Kapolsek. Sudah ada instruksi Presiden kok malah nekad terus ya,” heran Dr Januari.

Politisi PKPI ini menilai, praktik Pungli di Indonesia ibarat penyakit stadium 4. Merusak mental/moral aparat dan masyarakat hingga merugikan tatanan perekonomian Nasional. Artinya, imbuh wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan itu, semua aparat dan pejabat jangan sekadar ikut-ikutan bersemangat memberantas Pungli karena aksi Nasional Saber Pungli. Sebab tanpa Perpres pun ada sumpah jabatan yang melekat dalam diri setiap aparat/pejabat pemerintah. “Secara moral dan tanggungjawab melekat pada diri mereka. Jadi jangan panas-panas taik ayam. Kasihan rakyat. Aparat dan pejabat juga punya keluarga, anak bahkan cucu. Mari kita bersihkan praktik Pungli dari bumi pertiwi,” ingat Dr Januari Siregar. (m24)

Loading...