Satpol PP Provsu minta tambah anggaran

7

MEDAN-M24| Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), melakukan sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah (PP) No.16 tahun 2018, tentang satuan Polisi Pamong Praja yang menekankan tugas pokok Satpol PP. Yakni, sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan menjaga ketertiban umum serta menyelenggarakan ketertiban masyarakat.

Bertambahnya tugas pokok Satpol PP Provsu, tentunya bertambah pula anggaran yang dibutuhkan guna pembenahan sarana dan prasarana sehingga peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Mei 2018, lalu ini dapat dijalankan sesuai dengan harapan.

Kasatpol PP Sumut, Anthony Siahaan, mengaku kalau pihaknya sudah membuat pengajuan penambahan anggaran ke Gubsu terkait pelaksanaan PP dimaksut. “Ya sekitar segitulah, ratusan miliar. Seperti itulah yang tadi kamu sebutkan,”kata Antony kepada wartawan di kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (7/6/2018). Anggaran Satpol PP saat ini hanya Rp11miliar.

Apalagi kata Antony, tugas Satpol PP bukan hanya sekedar sebagai penjaga Kantor – Kantor Pemerintahan, tetapi lebih dari itu. “Satpol PP juga harus bertindak sebagai penegak Perda, Perkada dan menjaga ketertiban umum. Tugas itu harus dipertanggungjawabkan kepada kepala daerahnya masing-masing,”ucap Anthony.

Saat ini kata Anthony, Satpol PP Sumut mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas. Diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). “Minimnya sarana dan prasarana serta anggaran dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, pihaknya juga berkendala dalam membuat unit penyampaian laporan pelanggaran Perda dan pelanggaran ketertiban umum,”katanya.

Ditambahkan Antony, dalam pelaksanaan tugasnya, jelas Satpol PP masih kekurangan SDM. “Ruang lingkup pemerintah provinsi Sumut ini sangat luas, sedang tenaga SDM kita masih terbatas. Lalu dalam menjalankan tugas, kita juga butuh sarana seperi mobil dinas untuk melakukan patroli di lingkungan masyarakat”, ujarnya.

Disinggung tentang tidak jelasnya Tupoksi Satpol PP Sumut yang bertugas di Kantor Gubernur Sumatera Utara, dimana penjagaan gerbang dan kendaraan yang diparkir telah dijaga oleh pihak yang lain, Anthony membantahnya.

“Tugas Satpol PP provinsi Sumut tidak lagi menjadi aset, tetapi fokus kepada menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk para pejabat di kantor Gubernur Sumatera Utara ini,”tegas Antony.

Selain Kasatpol PP Sumut, Anthony Siahaan, pada kesempatan itu turut hadir Kasatpol PP Deli Serdang, Suryadi Aritonang. Kasatpol PP Kabupaten Karo, Hendrik. Kasatpol PP Medan, Ardhani dan Kasatpol PP Binjai yang diwakilkan sekretaris Kasatpol PP Binjai, Misbach.

Tak punya kewenangan menindak Galian C

Dikesempatan itu juga terkuak, kenapa selama ini Galian C masih marak beroperasi di kawasan Deliserdang. Jawabnya, kalau selama ini Satpol PP Deliserdang tidak mempuanyai hak untuk melakukan penindakan dan hanya sebatas himbauan.

“Kita hanya bisa menghimbau kepada pemilik galian c agar tidak lagi beroperasi karena masyarakat sudah resah. Lalu setelah kita pulang, maka mereka beroperasi kembali.Kewenangan kita hanya menghimbau dan tidak bisa melakukan tindakan karena dikawatirkan akan melanggar hukum,” akunya Kasatpol PP Deliserdang Suryadi Aritonang saat ditanyai M24.

Kata Suryadi kalau kewenangan mengambil tindakan merupakan kewenangan pihak Provinsi karena yang mengeluarkan izin juga pihak Provinsi melalui dinas terkait. Diakui Suryadi kalau di wilayah Deliserdang yang ada lokasi galian c di wilayah Patumbak, Pancurbatu, Sibiru-Biru, Bangun Purba, Namorambe, Kutalimbaru, Patumbak, STM Hilir dan kawasan Galang.

Saat ditanya apakah pihak Satpol PP sudah mengeluarkan rekomendasi dan laporan terkait menjamurnya galian c di Deliserdang ? Suryadi mengaku, bahwa pihaknya juga telah mengajak pihak terkait dalam hal ini PPNS Pertambangan tidak bersedia turun ke lapangan. “Kalau kita ajak dan sering tidak turun dan gak pernah mengirimkan PPNS-nya,”aku Suryadi kesal. (Dedi)

Loading...