KPK Diminta Soroti Anggaran Penertiban Papan Reklame di Medan

9

MEDAN|Desakan untuk membongkar papan reklame bermasalah di 13 zona larangan terus berkumandang. Namun sayangnya, tim penegakan Perda yang dikomando-i Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan hanya menertibkan papan reklame di luar zona larangan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Reklame DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengatakan kalau pihaknya telah memberikan tengat waktu tiga bulan kepada Satpol PP untuk membongkar papan reklame yang berada di zona larangan, pasca rapat terakhir pembahasan wacana perubahan Perda Pajak Reklame yang berlangsung dua minggu lalu.

“Jangan lagi ada permainan atau pilih kasih. Harusnya Wali Kota sudah serius menangani itu,” ketusnya, Kamis (14/9).

Politisi PDI Perjuangan ini pun nyeletuk agar KPK turun memantau penanganan masalah pajak reklame yang diduga bocor tersebut, berikut anggaran penertiban papan reklame di 13 zona larangan yang telah di setujui DPRD Medan secara gelondongan dalam APBD murni 2017 senilai Rp1,6 miliar untuk instansi Satpol PP namun tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kawan-kawan ada yang kurang setuju melibatkan KPK. Di DPRD Medan ini kan kolektif kolegial, bukan pribadi. Itu kendalanya,” sebutnya.

Paul menambahkan, dalam hal penertiban seharusnya Satpol PP Kota Medan bertindak tegas dan tidak pilih kasih. Sebab intansi ini adalah eksekutor dalam penegakan Perda di Kota Medan.

“Satpol PP harus tegas. Jangan main-main menegakkan Perda. Akibat itu, bisa berimbas kepada masyarakat atau pengusaha papan reklame yang tidak tertib dengan aturan yang diterbitkan Pemko Medan,” pungkasnya.

Untuk di ketahui, Pemko Medan melalui instansi penegakan Perdanya (Satpol PP Kota Medan) mengaku telah menertibkan ratusan papan reklame bermasalah. Sebegitu gencarnya intansi ini menumbangkan papan reklame tersebut, sebegitu pula gencarnya kemunculan papan reklame baru di 13 zona larangan. Alhasil, anggaran yang telah digelontorkan untuk kegiatan ini menjadi terbuang percuma.

Loading...