Minim Realisasi, Pimpinan SKPD Dinilai Kurang Terobosan

MEDAN|Rapat pembahasan LPj pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2016 sebesar Rp5,38 triliun digelar, Selasa (19/9). Anggota DPRD Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) menilai pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang memiliki terobosan.

Ketua pansus LPj Ilhamsyah bersama anggota Pansus Anton Panggabean, M Nasir dan Beston Sinaga, Kuat Surbakti, Andi Lumbangaol dan Sahat Simbolon mengundang beberapa SKPD Pemko Medan yakni Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Ir Purnama Dewi, Kepala Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah, Zulkarnaen dan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Tata Ruang Tata Bangunan, Samporno Pohan.

Ilhamsyah menyampaikan dengan pembahasan LPj diyakini untuk tahun berikutnya seluruh SKPD harus mampu meningkatkan kinerja dan memaksimalkan PAD. Pansus juga mempertanyakan lampiran copian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) sebagai pendukung pembahasan LPj. Hingga rapat selesai, LHP BPK di SKPD terkait tidak kunjung ada. Alasan, pimpinan DPRD Medan dan Sekwan tidak berkenan memfasilitasi.

Loading...

Dari pemaparan yang disampaikan Purnama Dewi, selama tahun 2016 telah menerbitkan 8.182 izin dari 11 jenis perizinan. Dari perizinan itu memperoleh retribusi sebesar Rp18 M lebih dari Rp16 M dari yang ditargetkan atau terealisasi 109 persen.
Menyikapi pernyataan Purnama Dewi, anggota pansus Beston Sinaga menyarankan agar target PAD pada tahun mendatang harus mampu mentargetkan Rp22 miliar.
Sementara itu, pada kesempatan yang lain Kepala Pengelolaan dan Pajak Daerah, Zulkarnain menyampaikan realisasi pajak daerah tahun 2016 yakni Rp1,1 Triliun lebih dari target Rp1,3 Triliun.
Perolehan retribusi itu dari 9 jenis pajak daerah. Namun, dari 9 jenis pajak itu ada 3 jenis pajak yang kurang optimal yakni Pajak reklame, pajak PBB dan Bphtb. Seperti pajak reklame dari Rp89 M yang ditargetkan ternyata hanya Rp17 M yang terealisasi.
Sementara itu anggota pansus Ahmad Arif menilai minimnya realisasi sejumlah target pajak dikarenakan kurang terobosan dari pimpinan SKPD. Diharapkan Kepala SKPD dapat berupaya mengejar target.

Loading...