Penegakan Perwal No. 19/2015 Tentang Reklame Mandul?

MEDAN|Wakil Ketua Pansus Reklame, Robby Barus, belum lama ini menyampaikan enam point penting rekomendasi hasil rapat internal pansus. Di mana rekomendasi tersebut harus dilaksanakan Pemko Medan, sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati bersama.

“Enam point rekomendasi hasil rapat internal Pansus yakni Pemko Medan harus tegas dan konsisten menjalankan Perda No. 11/2011. Pemko Medan harus berani melakukan pembersihan reklame diseluruh ruas jalan, baik yang tidak memiliki izin dan habis masa izinnya. Khusus di 13 titik ruas jalan yang dilarang sesuai Perwal No. 19/2015. Sedangkan untuk biaya pembongkaran tidak boleh menggunakan anggaran APBD Kota Medan,” ungkapnya, Minggu (25/9).

“Kepada Pemko Medan diberi tenggat waktu selama tiga bulan untuk membongkar seluruh papan reklame yang bermasalah. Selanjutnya Pemko Medan dituntut mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak reklame pada tahun 2018 mengingat potensi yang cukup besar,” sambungnya.

Loading...

“Selain itu, Pansus mengusulkan agar Pemko Medan membuat Perda baru tentang penyelenggaraan reklame. Karena Perda No 11/2011 tentang pajak reklame hanya mengatur tentang pajak reklame sementara dianggap perlu tambahan untuk mengatur penyelenggaraan reklame. Seperti kewajiban bongkar bagi pemilik jika habis izin. Memberikan jaminan asuransi dari pemilik jika papan reklame tumbang menimpa korban,” urainya.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan alasan Pansus membuat rekomandasi. Setelah melakukan kajian terlebih dahulu, akhirnya menemukan realita persoalan. Seperti rendahnya PAD dari pajak reklame sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah mencapai target. Sementara potensi cukup besar.

“Contoh, tahun 2016 ditargetkan Rp89,8 miliar namun terealisasi Rp17,50 miliar dengan potensi Rp90,3 miliar,” ketusnya.

Lebih lanjut Robby menyebutkan, indikator lain lambannya penerapan Perda ini dikarenakan sering berubah-ubahnya Perwal tentang reklame. Di mana sejak tahun 2011 hingga 2015, Pemko Medan kerap menerbitkan Perwal, bahkan sampai lima kali. Pansus menilai, karena tidak adanya kerja sama yang baik antar instansi, tidak adanya data yang valid soal reklame, juga penempatan larangan mendirikan reklame ditempat terlarang cenderung diabaikan.

“Masalah lain yakni sering ditemukan pemasangan reklame yang masa tayangnya sudah berakhir tapi tidak diturunkan. Pemasangan kontruksi reklame banyak yang menyalahi aturan. Penataan reklame selalu melanggar estetika lingkungan sehingga mengganggu keindahan kota. Tidak berfungsinya pengawasan reklame serta hilangnya fungsi trotoar akibat berdirinya tiang atau pondasi papan reklame,” pungkasnya.

Loading...