Ditangkap Kejatisu, Eks Kabag Biro Umum Setda Provsu Jalani Masa Tuanya di Penjara

Nursyamsiah saat diamankan

MEDAN-M24 | Nursyamsiah, eks Kabag Biro Umum Setda Pemprovsu bakal menjalani masa tuanya dipenjara. Terpidana kasus korupsi ini ditangkap Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), kemarin malam setelah diburon sejak 2015 lalu.

“Terpidana Nursyamsiah kita tangkap di kediamannya Perumahan Rorinata tahap VII Blok W, Sunggal. Penangkapan itu dipimpin langsung oleh Asintel Leo Simanjuntak. Nursyamsiah merupakan terpidana dalam kasus ketekoran kas di Biro Umum Provsu Tahun Anggaran 2013,” ujar Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian, Kamis (4/10) siang.

Sumanggar menjelaskan perkara yang menjerat Nursyamsiah sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2076.K/Pid.Sus/2014 tanggal 30 Juli 2015. Dengan amar putusan Pidana Penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Loading...

“Saat ini terpidana sudah diserahkan ke Pidsus Kejari Medan untuk nantinya dieksekusi ke Lapas Wanita Tanjunggusta,” pungkasnya.

Untuk diketahui di dalam dakwaan Jaksa pada saat terpidana diadili di PN Medan disebutkan, Nursyamsiah bersama dengan Neman Sitepu, Aminuddin dan Suweno (berkas terpisah) merupakan orang yang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara.

Pada tahun 2011, Biro Umum Setda Pemprovsu mengelola anggaran untuk kebutuhan dana belanja tidak langsung sebesar Rp61,657 miliar, dana tambahan penghasilan pegawai negeri sipil Rp12,276 miliar dan biaya operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Rp3,162 miliar.

Aminuddin, dalam melaksanakan kegiatan pengadaan pada Biro Umum Setda Pemprovsu sekitar 40% dikerjakan rekanan, sedangkan sekitar 60% dikerjakan sendiri dengan meminjam perusahaan orang lain yakni CV Ezra Jaya Kencana milik Endang Hotmaida dan CV Galung Tengah milik Edward Pardamean Hutagalung. Peminjaman perusahaan itu secara lisan dengan ketentuan sewa perusahaan (fee) dua persen.

Pada setiap kegiatan pengerjaan proyek pengadaan itu terjadi mark up 15% hingga 20% dan ada juga pembayaran diterima tapi pelaksanaannya fiktif dengan membuat pertanggungjawaban palsu.

Selain kegiatan itu, ada untuk pengurusan makan minum dilaksanakan terpidana bersama Suweno, namun tidak sesuai keadaan sebenarnya atau fiktif.

Dalam kegiatan makan minum tamu, rapat dan kegiatan yang dibuat terpidana Rp415 juta lebih, sedangkan berdasarkan data belanja makan minum di Restoran Garuda dan Rumah Makan Jimbaran Rp198 juta lebih.

Kelebihan sekitar Rp216 juta merupakan penggelembungan atau mark up dan didapati beberapa faktur fiktif.

Kemudian, ada juga kegiatan pengamanan dikelola bagian rumah tangga, namun berdasarkan kode rekeningnya tidak sesuai peruntukan. Dalam hal ini, biaya pengamanan dibebankan pada anggaran honorarium tenaga ahli, instruktur dan narasumber, padahal kegiatan itu tidak ada.
Aminuddin, terdaftar sebagai petugas keamanan tapi tidak pernah melaksanakan tugasnya, sedangkan honor diterimanya.

Setelah dilakukan penghitungan kerugian negara oleh BPKP wilayah Sumut, ditemukan terjadi ketekoran kas Rp8,874 miliar lebih, anggaran tahun 2010 dibayar tahun 2011 sebesar Rp3,569 miliar lebih, pengeluaran fiktif Rp554,987 juta dan pajak yang dipungut tapi belum disetor Rp600,737 juta, sehingga total kerugian negara Rp13,599 miliar lebih. (ansah)

Loading...