Gatot Pujo Nugroho Tak Keberatan Didakwa Korupsi Rp 4,034 Miliar

291
Usai Sidang. Mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho menyalami JPU yang mendakwanya Korupsi Rp 4,034 Miliar

Perkara Dana Bansos Dan Hibah 2012-2103

Usai Sidang. Mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho menyalami JPU yang mendakwanya Korupsi Rp 4,034 Miliar
Usai Sidang. Mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho menyalami JPU yang mendakwanya Korupsi Rp 4,034 Miliar

M24.co-MEDAN-

Mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho tidak keberatan didakwa korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah tahun 2012-2013 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Ini disampaikan Gatot melalui Tim Penasihat hukumnya, pada sidang lanjutan, Senin (8/8/2016) di Pengadilan Tipikor pada Pemgadilan negeri (PN) Medan.

Bakhtiar SH salahsatu tim penasihat hukum Gatot Pujo Nugroho usai persidangan mengatakan, alasan pihaknya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) agar supaya mempercepat persidangan.

“ Biar cepat sidangnya dan langsung untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) pada tahun 2012-2013, yang merugikan negara Rp 4,034 miliar,” sebutnya.

Tidak keberatannya terdakwa Gatot Pujo Nugroho, maka persidangan dilanjutkan pekan depan oleh majelis hakim diketuai Djaniko dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.

“ Untuk persidangan ke depan, kita sudah persiapkan sejumlah saksi, maupun bukti yang kita hadirkan di persidangan nantinya,” sebut Bahktiar.

Diketahui, JPU dari Kejati Sumut, Rehulina Purba dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa Gatot Pujo Nugroho yang ketika itu selaku Plt Gubsu dengan cara dengan menerbitkan peraturan gubernur yang di antaranya menetapkan proses penganggaran dana hibah dan bansos melalui evaluasi SKPD.

Sekitar Oktober-November 2012, terdakwa gatot memanggil sejumlah bawahannya, termasuk Eddy Syofian (berkas terpisah dan sudah divonis). Dia meminta agar sejumlah lembaga ditampung sebagai penerima hibah 2013.

Namun, dalam proses pencairan dana hibah dan bansos itu, terdakwa Gatot tidak memeriksa atau memverifikasinya. Dia hanya meyakini hasil yang dilaporkan tim verifikasi. Alhasil ditemukan 17 lembaga penerima dana hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya negara dirugikan Rp 2,8 miliar.

Selain itu, JPU juga mengaitkan Gatot dengan tindak pidana korupsi yang membelit Eddy Syofian yang sudah diputus bersalah dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam perkara ini, negara dirugikan Rp 1,14 miliar. Alhasil Gatot dinilai bertanggung jawab terhadap total kerugian negara Rp 4,034 miliar.

Tim JPU menjerat Gatot dengan Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain perkara ini, Gatot tidak hanya tersandung kasus dugaan korupsi dana bansos dan hibah ini, Gatot juga terbelit perkara lain dan sudah divonis. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sudah menjatuhinya hukuman 3 tahun penjara dalam perkara penyuapan terhadap majelis hakim dan panitera sekretaris PTUN Medan.

Selain itu, masih ada kasus yang menjeratnya dan belum disidangkan, yaitu dugaan suap kepada DPRD Sumut.(red)

Loading...