Hina Suku Batak, Faisal Lubis Diadili

Terdakwa di persidangan

PN MEDAN-M24 | Terdakwa penghina suku Batak, Faisal Abdi Lubis menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (9/10) sore. Faisal didakwa melakukan penghinaan terhadap suku Batak melalui akun facebooknya.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan di ruang Cakra 8, PN Medan menyebutkan kejadian itu terjadi pada Rabu 27 Juni 2018, sekira pukul 13.00 WIB lalu di rumah ibu kandung terdakwa saat sedang menonton hasil Quick Count pemilihan Pilgubsu 2018 di televisi.

Saat bersamaan, terdakwa mengakses akun facebooknya dan melihat ada sebuah akun dari grup facebook yang menuliskan hasil penghitungan suara calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas).

Loading...

“Terdakwa merasa kesal, lalu menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebook terdakwa atas nama Faisal Abdi,” ucap JPU Randi di hadapan Ketua Majelis Hakim, Saryana.

Terdakwa dalam postingannya, lanjut JPU Randi, selain menyebutkan calon Gubsu nomor urut 1 menang dan calon Gubsu nomor urut 2 kalah, terdakwa juga menuliskan kalimat kotor dan menyinggung perasaan suku Batak.

Akibatnya, anggota grup dalam facebook yang ia tuliskan kalimat penghinaan itu, merasa keberatan dan melaporkan Faisal Abdi ke pihak kepolisian.

“Perbuatan terdakwa merendahkan harga diri dan martabat orang Batak serta memecah belah kerukunan umat beragama antara Kristen dan Islam,” ungkap JPU Randi.

Dalam dakwaan juga disebutkan, berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Drs. Marthin, M.Hum bahwa kalimat yang disampaikan terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak.

“Maka ahli menyatakan bahwa kalimat tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian karena ada menggunakan kata orang Batak dan Batak tolol,” ujar JPU Randi lagi.

Selain itu, sambung JPU Randi, berdasarkan ahli ITE Denden Imadudin Soleh, tindakan yang dilakukan Faisal Abdi dapat dikatakan memenuhi unsur pidana sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak melakukan bantahan. Majelis Hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. (ansah)

Loading...