Terkait Kasus Podomoro, Syampurno Pohan Tak Bisa Dikonfirmasi, Ada Apa Ya?

364

podomoro-city-medan-copy-okeee
M24.CO|MEDAN

Pascakasasi yang didaftarkan ke Mahkamah Agung (MA) pada 7 Juni 2016. Adapun, termohon atau terdakwa Wali Kota Medan dan PT Sinar Menara Deli, pengelola bangunan Podomoro Deli City. MA, yang memutuskan perkara tersebut pada 11 Agustus 2016, tidak hanya mengabulkan kasasi Yayasan Citra Keadilan. MA juga membatalkan putusan PT TUN Medan.

Terkait masalah tersebut, Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Syampurno Pohan belum dapat dikonfirmasi. Pesan singkat yang dilayangkan tidak dijawab. Sedangkan Kabag Hukum Pemko Medan Sulaiman tidak memberi jawaban mendetail saat ditanya MA mengabulkan kasasi Yayasan Citra Keadilan terkait perizinan Podomoro Deli City. Ia hanya menyatakan sedang pengajian.

“Nanti saya telepon kembali. Saya belum dapat menjelaskan, karena sedang berada di luar. Saya mau pengajian ini,” ujarnya.

Yayasan Citra Keadilan melayangkan gugatan tentang perizinan Podomoro Deli City di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kala itu, PTUN mengabulkan gugatan tersebut. Adapun nomor putusan tersebut adalah 26/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 28 Oktober 2015. Tapi, Pemerintah Kota Medan melayangkan banding ke PT TUN Medan dan menang dengan alasan badan hukum Yayasan Citra Keadilan tak sesuai.

Direktur Yayasan Citra Keadilan melaporkan Bambang Edy Sutanto, Andy Lukman, Dr Displin F Manao sebagai Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara Reg No 03/B/2016/PTTUN-MDN tersebut.

Hamdani menduga hakim PT TUN telah berperilaku menyimpang dan menyalahgunakan kewenangan secara melawan hukum untuk mendapatkan tujuan tertentu. Apalagi, majelis hakim menyatakan gugatan pelapor tidak punya kedudukan hukum (legal standing).

“Padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Yayasan Citra Keadilan telah memenuhi syarat yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai penggugat bila alat bukti dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 92 ayat (3) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Hamdani Harahap.

Adapun berbagai bukti tersebut adalah Anggaran Dasar (AD) Yayasan Citra Keadilan telah diputuskan sebagai Badan Hukum oleh Kementerian sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-6267.AH.01.04.tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasan tertanggal 11 Oktober 2013. Sehingga unsur Pasal 92 ayat (3) sub a telah terpenuhi.[red]

Loading...