Kejatisu Tetap Terus Buru DPO Bank Sumut

193

M24.CO|MEDAN
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) masih terus lakukan pengejaran terhadap dua tersangka yang juga DPO yakni PPK Bank Sumut, Zulkarnain dan Direktur CV Surya Pratama, Haltatif selaku rekanan pengadaan mobil dinas dan operasional Bank Sumut.

”Kita masih melakukan pengejaran terhadap kedua tersangka yang belum menyerahkan diri ke Kejatisu,” ucap Kasi Penkum Kejatisu, Bobbi Sandri, Senin (31/10/2016).

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kajatisu), Bambang Sugeng Rukmono. Dirinya mengatakan saat ini tim Kejatisu tengah melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap kedua tersngka kasus dugaan korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional PT Bank Sumatera Utara yang merugikan negara Rp10,8 miliar, pada tahun 2013, telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).‬

”Kita himbau agar kedua tersangka untuk menyerahkan diri seperti yang telah dilakukan oleh Pemimpin Divisi Umum PT Bank Sumut, Irwan Pulungan yang sempat buron,” Ucap Bambang, kemarin.

Menurutnya, pihak Kejatisu terus melakukan pemantauan dan pencarian serta pengejaran terhadap kedua tersangka. Selain itu, Kejatisu juga telah menyebar foto dan meminta agar masyarakat melaporkan keberadaan para tersangka serta imbauan menyerahkan diri karena ini juga salah satu pertimbangan hukum di persidangan.

”Kita sudah menetapkan lima tersangka dan dua diantaranya telah disidangkan akan tetapi tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lainnya pada kasus tersebut. Ini, bisa dilihat dari fakta persidangan maupun data yang diperoleh dari hasil penyidikan,” paparnya.

Sebagaimana diketahui kasus ini bermula pada proses pelaksanaan dalam pengadaan 294 kenderaan dinas dan operasional pada PT Bank Sumut, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai spek.‬

‪Setelah ditelusuri, penyidik menemukan potensi penyimpangan dalam proses pelelangan dan pembuatan SPK yang tidak berdasarkan kontrak, sehingga berdampak pada kerugian negara.‬

‪Berdasarkan hasil auditor akuntan publik ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp10,8 miliar dari total anggaran Rp18 miliar pada tahun 2013. (van)

Loading...