Korupsi DAK Rp1,2 M Kadis DPM-PTSP Jadi Tersangka

BINJAI-M24 | Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, Ismail Ginting sebagai tersangka.

Pria 54 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik saat dirinya menjabat Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai yang merangkap Sekretaris Dinas Pendidikan pada tahun 2011. Penetapan tersangka tersebut dibenarkan oleh Ismail Ginting saat dikonfirmasi, kemarin (18/7). Dia tidak menampik dan berjanji akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

“Kita akan mengikuti aturan hukum yang ada. Saya pastikan juga bahwa saya akan kooperatif mengikuti proses hukum yang berlaku,” kata Ismail.

Loading...

Pria yang sebelumnya pernah diperiksa menjadi saksi sebanyak dua kali ini mengaku bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka pada tanggal 16 Juli 2018 kemarin. “Kemarin baru masuk surat (penetapan tersangka) untuk saya. Dalam hal ini saya tidak tau ada kerugian negara,” beber Ismail sembari mengatakan saat ini dirinya sedang masa pemulihan pasca melakukan operasi batu ginjal.

Diketahui, penyidik sudah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat peraga Sekolah Dasar (SD) yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Pengadaan tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai.

Dengan ditetapkannya Ismail Ginting sebagai tersangka, maka menjadi 3 orang seluruhnya. Dua tersangka sebelumnya yakni, Bagus Bangun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan pelaksana pengadaan barang yakni Direktur CV Aida Cahaya Lestari Dodi Asmara. Mereka ditetapkan tersangka oleh penyidik pada 28 Maret 2018.

Sebelumnya, Kejari Binjai melalui Kepala Seksi Intelijen, Erwin Nasution mengatakan bahwa status Ismail Ginting sudah menjadi tersangka. Dalam proses penyelidikannya, 10 kepala sekolah juga sudah diperiksa sebagai saksi.

“Rekanan itu (Direktur CV Aida Cahaya Lestari) DPO. Sementara Bagus Bangun kooperatif. Penyidik masih mengusahakan untuk mencari DPO. Penyidik juga masih meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumut untuk menghitung secara pasti kerugian negara akibat ulah mereka,” pungkasnya. (lihin)

Loading...