Lagi, 2 DPO Bank Sumut Diminta Serahkan Diri

183

kajatisuM24.CO|MEDAN
Tim Kejati Sumatra Utara tengah melakukan pemantauan dan pengejaran terhadap dua tersangka korupsi Pls PPK Bank Sumut, Zulkarnain dan Direktur CV Surya Pratama, Haltatif selaku rekanan pengadaan mobil dinas dan operasional Bank Sumut.

“Saat ini kedua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sewa mobil dinas dan operasional PT Bank Sumatera Utara yang merugikan negara Rp10,8 miliar, pada tahun 2013, telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).‬ Kita berharap agar keduanya menyerahkan diri seperti yang telah dilakukan oleh Pemimpin Divisi Umum PT Bank Sumut, Irwan Pulungan yang sempat buron,”ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Bambang usai apel akbar Kontijensi di Lapangan Benteng Medan, Kamis (27/10/2016).

Dikatakannya, kita terus melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap kedua tersangka.

Selain upaya pencarian dan pengejaran terhadap keduanya, kita juga telah menyebar foto dan meminta agar masyarakat melaporkan keberadaan para tersangka serta imbauan menyerahkan diri karena ini juga salah satu pertimbangan hukum di persidangan.

Masih menurut keterangan, Kajati Sumatera Utara, meski dalam kasus ini pihak penyidik telah menetapkan lima tersangka dan dua diantaranya telah disidangkan akan tetapi tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lainnya pada kasus tersebut.

Tentunya ini bisa dilihat dari fakta persidangan maupun data yang diperoleh dari hasil penyidikan terhadap kasus korupsi tersebut.

Untuk Irwan Pulungan yang telah menyerahkan diri saat ini tengah dilakukan pemberkasan dakwaan dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan.

Sebagaimana diketahui kasus ini bermula pada proses pelaksanaan dalam pengadaan 294 kenderaan dinas dan operasional pada PT Bank Sumut, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai spek.‬

‪Setelah ditelusuri, penyidik menemukan potensi penyimpangan dalam proses pelelangan dan pembuatan SPK yang tidak berdasarkan kontrak, sehingga berdampak pada kerugian negara.‬

‪Berdasarkan hasil auditor akuntan publik ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp10,8 miliar dari total anggaran Rp18 miliar pada tahun 2013. (van)

Loading...