Mantan Kepala BPN Simalungun Dituntut 6 Tahun Penjara

367
Persidangan pembacaan tuntutan mantan Kepala BPN Simalungun di Pengadilan Tipikor Medan

Korupsi Proyek Sertifikasi Aset Pemkab

 

Persidangan pembacaan tuntutan mantan Kepala BPN Simalungun di Pengadilan Tipikor Medan
Persidangan pembacaan tuntutan mantan Kepala BPN Simalungun di Pengadilan Tipikor Medan

M24.co-MEDAN-

Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun, Asli Dachi dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman 6 tahun penjara saat sidang di Pengadilan Tipikor Medan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (4/8/2016).

“Meminta majelis hakim yang menangani perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara enam tahun kepada terdakwa Asli Dachi,” ujar JPU, Saut Damanik di hadapan majelis hakim yang diketuai Berlian Napitupulu.

JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun itu juga menuntut Asli Dachi dengan membayar denda Rp200 juta subsider enam bulan penjara. Tidak itu saja,  Saut juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp917 juta.

“Sebelumnya terdakwa juga sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar,” ujar Saut lagi.

Untuk perkara korupsi pada dana proyek sertifikasi aset di Pemkab Simalungun itu, Saut mengatakan, pihaknya menjerat mantan Kepala Bidang (Kabid) Perselisihan dan Sengketa Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah (Kalteng) itu dengan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Usai mendengar tuntutan JPU, majelis hakim ketua Berlian Napitupulu meminta terdakwa menanggapi tuntutan tersebut. Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Asli Dachi menyatakan akan mengajukan pledoi untuk dibacakan pada sidang selanjutnya.

“Sidang ditunda dan kembali dilanjutkan Kamis (11/8) untuk mendengarkan pledoi terdakwa,” ucap majelis hakim sembari mengetuk palu.

Dalam dakwaan pada sidang sebelumnya, Saut mengatakan,  terdakwa telah mengangkat dirinya selaku Ketua Panitia Sertifikasi aset yang tidak sesuai dengan peraturan Mendagri No 32 tahun 2011 tentang hibah dan bantuan sosial APBD.

Padahal terdakwa saat itu selaku Ketua BPN Simalungun yang menerima permohonan penerbitan aset milik Pemkab Simalungun yang ditandatangani Sekda Pemkab Simalungun, Gideon Purba. “Ancamannya maksimal pidana penjara 20 tahun,” ujar Saut usai persidangan.

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,9 miliar lebih dari total anggaran Rp2 miliar pada APBD Simalungun 2014, yang diperuntukan dalam penerbitan sertifikasi aset Pemerintah Kabupaten Simalungun berupa 1.410 bidang tanah.(red)

Loading...