Sekdako Dipolisikan, Kadispenda Siantar Diperiksa Sebagai Saksi

239
Pengurus SaLing, Chandra Malau
Pengurus SaLing, Chandra Malau
Pengurus SaLing, Chandra Malau

M24.co-SIANTAR-

Penyidik Kepolisian Resort (Polres) Pematangsiantar sepertinya memacu penyelidikan laporan pengaduan LSM Sahabat Lingkungan (SaLing) terhadap Sekda Kota (Sekdako) Kota berinisial DP yang diduga menerbitkan surat palsu.

Ini terlihat dari pemanggilan pihak penyidik terhadap Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Pematangsiantar untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

“Iya, saya bersama dua orang anggota saya sudah dipanggil untuk memberi keterangan di Polres Siantar kemarin (Kamis, 4/8/2016-red). Kita sudah memberi klarifikasi mengenai status tanah di Tanjung Pinggir karena ada pengaduan dari SaLing,” ujar Adiyaksa Purba melalui sambungan telepon, Jumat (5/8/2016) siang.

Dua anggota yang ikut memberi keterangan kata Kadispenda itu, adalah Kabid Pendapatan dan Kabid Asset.  “Kita sudah jelaskan, bahwa tanah yang dijadikan lokasi bangunan SLB  (Sekolah Luar Biasa) bukan asset kita, karena belum diserahkan oleh PTPN III, sampai sekarang belum ada berita acara penyerahannya,” katanya.

Saat ditanya apakah Sekdako ikut dipanggil ke Polres? Pertanyaan ini sepertinya enggan dijawabnya. “Kalau soal itu saya tidak tahulah, janganlah tanya ke saya,” ujarnya sembari tertawa.

Sementara itu, Candra Malau (foto) selaku pengurus LSM SaLing yang dihubungi hari yang sama melalui sambungan telepon, menjelaskan, berdasarkan informasi yang mereka terima dari pihak kepolisian, seyogyanya Sekdako ikut diperiksa, tapi karena ada rapat Paripurna di DPRD Pematangsiantar, tidak bisa hadir dan Sekdako kabarnya minta ijin ke Polres.

Diakui Candra, pemeriksaan itu sebagai tindaklanjut penyelidikan dari laporan pengaduan SaLing bulan lalu, atas adanya dugaan pembuatan surat palsu yang diterbitkan Sekdako Pematangsiantar, DP perihal kepemilikan tanah yang disebut sebagai asset Pemko. Lahan itu disebut untuk membangun SLB di Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba.

Atas laporan itu, Candra Malau sudah lebih awal diperiksa di Polres Pematangsiantar. Dia diaperiksa di ruang Unit III Tipikor oleh anggota penyidik  Bripka Ivan R.Purba.

Dalam pemeriksaan itu, Candra mengakui telah dimintai keterangan seputar surat-surat mana saja yang diduga palsu,  dan penafsiran hukum yang menjadi dasar SaLing menyatakan bahwa surat yang diterbitkan Sekda Siantar itu dimaksud diduga palsu. Lapoan SaLing itu dikuatkan dengan lampiran adanya bukti-bukti surat pendukung.

Menurut pihak SaLing, ada tiga surat yang diduga palsu dan dijadikan bukti, antara lain sebut Candra Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah, Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas.

Polisi juga sebut Candra menanyakan terkait surat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Siantar menyangkut status tanah dimaksud sebagaimana turut dalam lampiran laporan SaLing. Dan kata Candra sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak BPN tentang status tanah itu.

Dalam pemeriksaan itu, SaLing juga mengakui telah menyampaikan bahan pendukung baru kepada penyidik , yakni surat perintah penghentian pembangunan SLB yang diterbitkan PJ.Walikota Siantar, Drs.Djumsadi Damanik tanggal 1 Juli 2016d lalu. Terkait kasus ini, pihak kepolisian disebut akan memanggil pihak PTPN III.

Laporan SaLing ini bermula setelah Sekda pada Maret lalu menerbitkan surat mengenai pembangunan SLB di kawasan Tanjung Pinggir. Lahan itu dulunya dikenal sebagai eks PTPN III. Kemudian SaLing menduga, beberapa surat yang diterbitkan itu diduga palsu kemudian masalahnya dibawa SaLing ke ranah hukum.(maris)

Loading...