Sidang Kadisdik Sumut Batal

278

Mantan-Kadisdik-SumutM24.co-MEDAN
Sidang pembacaan tuntutan untuk tiga terdakwa yang seharusnya digelar Senin (15/8/2016) batal digelar karena Jaksa penuntut umum (JPU) beralasan, penundaan lantaran berkas tuntutan yang belum rampung atas. kasus dugaan korupsi SMKN Binaan Provinsi Sumut (Provsu).

Penundaan tersebut disampaikan JPU Hendrik Edison kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Medan.”Ya, ditunda, belum lengkap berkas tuntutannya. Jadi Senin (22/8/2016) depan tuntutannya dibacakan,” ujar Hendrik.

Sementara itu terdakwa Masri dan Riswan juga membenarkan penundaan tersebut. “Ditunda sidang (tuntutan) dan kembali dijadwalkan Senin (22/7) depan,” ujarnya.

Ketiga terdakwa tersebut terpaksa harus berada di PN Medan kendati sidang ditunda lantaran menunggu mobil yang mengantarkan mereka kembali ke Rutan Kelas IA Tanjung Gusta Medan.

Sekadar informasi, Berlian Napitupulu yang majelis hakim ketua yang mengadili perkara tersebut juga kebetulan menjadi hakim anggota untuk sidang dugaan korupsi dsna hibah dan bantuan sosial (Bansos) Provsu tahun 2012-2013 yang menyeret mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho sebagai terdakwa yang digelar di ruang sidang utama (Cakra 1) Senin (15/8) bersama Wakil Ketua PN Medan Janiko Girsang sebagai hakim ketua dan Meri Purba sebagai hakim anggota. Sidang yang digelar sejak pukul 11.30 WIB tersebut cukup memakan waktu dan berlangsung hingga siang hari.

Untuk diketahui, peradilan untuk ketiga terdakwa yakni Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, Masri, Kepala SMKN Binaan Provsu, M Rais dan Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) SMKN Binaan Provsu Riswan itu sudah bergulir sejak Senin (25/4) lalu.

Dengan begitu, masa peradilan bagi ketiga terdakwa tersebut bergulir hampir empat bulan lamanya kendati setiap pekan disidangkan. Sementara untuk M Rais dan Riswan sudah mulai ditahan sejak 30 November tahun lalu atau hampir sembilan bulan. Sedangkan Masri mulai ditahan pada Kamis (4/2) lalu atau sejak enam bulan lalu.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 dan 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini, Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut sudah meliris dan menyampaikan hasil audit kerugian negara kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan sekolah di SMK Negeri Binaan Prov Sumut tahun anggaran (TA) 2014, senilai Rp11,57 miliar. Untuk hasil audit penghitungan kerugian negara pada kasus korupsi didapatkan angka sebesar Rp4,8 Milliar. (red)

Loading...