Sidang lanjutan KPUM, Hakim sebut masalah biasa jika seseorang mendapat fee

Medan | Ketua Majelis Hakim, Janverson Sinaga menegaskan perkara penggelapan uang Down Payment (DP) pembelian 179 unit mobil milik KPUM adalah tanggung jawab semua pengurus.

“Semua di sini mengetahui. Harusnya mulai dari kau, Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara terlibat. Karena ada tanda tangan mereka dalam pembelian mobil itu. Jangan cuma satu orang yang kalian laporkan,” tegas Janverson dalam sidang lanjutan yang digelar di ruang Kartika, Pengadilan Nageri (PN) Medan, Kamis (16/11) siang kepada Ketua I, Asril selaku saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nelson.

Mendengar seperti itu, Asril mencoba berkilah kalau amanah sudah diberikan para pengurus kepada Ketua II, Rayana yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. “Amanah sudah diberikan kepada Rayana yang majelis,” jawabnya.

Loading...

Merasa saksi memberikan keterangan yang berbelit-belit, majelis hakim kembali menghardiknya.

“Tidak ada amanah-amanah di dalam koperasi. Jangan kalian bohong-bohongi anggota koperasi. Udah banyak masalah kalian di koperasi itu. Gak usah kalian tutup-tutupi. Laporkan lah semua masalah itu. Sama semua di mata hukum manusia ini. Beli satu mobil saja jelas surat-suratnya, ini beli ratusan mobil entah cemana-mana kalian buat,” bilangnya lagi dengan suara yang semakin meninggi.

Sementara itu, dalam keterangannya, saksi lainnya yakni Maritina Harefa selaku anggota KPUM menyebutkan sebelum pembelian mobil jenis Suzuki APV itu sudah dilakukan rapat bersama pengurus.

“Pas rapat DP-nya katanya Rp28-30 juta dan cicilan per bulannya sebesar Rp2,8 juta. Kami di suruh membayar kepada Bendahara KPUM. Tapi nyatanya malah diketahui belakangan DP-nya cuma sebesar Rp19,6 juta. Saya juga heran kemana uang sisa pembayaran DP mobil itu yang majelis,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan muncul permasalahan baru yakni ada dugaan penggelapan uang DP mobil dari Rp19,6 juta namun yang dibayarkan oleh pihak KPUM ke dealer mobil PT Trans Sumatera Agung hanya sebesar Rp16,9 juta yang membuat Rayana harus diadili.

“Tidak mempermasalahkannya lagi yang majelis,” pungkasnya diamini saksi lainnya Abidin Pangaribuan yang juga anggota KPUM.

Sebelumnya, majelis hakim juga mengatakan adalah hal biasa jika seseorang mendapat fee dalam pembelian mobil yang sepatutnya tidak menjadi permasalahan apabila ada rapat pengurus.

“Baiklah, sidang kita tunda sampai minggu depan. Untuk terdakwa jaga kesehatan selama di dalam tahanan ya,” tutupnya.

Loading...