Soal Parkir Tak Jelas! LAPK Bilang Cabut Izin Praktek Nakal Pengusaha Parkir

264
Teks Foto: Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar. [Ilustrasi: winsah]

Teks Foto: Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar. [Ilustrasi: winsah]
Teks Foto: Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar. [Ilustrasi: winsah]
M24.CO|MEDAN

Masih banyak perusahaan pengelola parkir yang tidak patuh terhadap ketentuan Perda Pajak Parkir Kota Medan Pasca disahkan pada bulan Mei lalu. Pengelola parkir dengan seenaknya melakukan pengutipan tarif parkir yang melebihi dari ketentuan yang telah ditentukan dan menetapkan secara sepihak.

Konsumen seakan dipaksa untuk membayar tarif parkir di luar aturan yang ada dengan jangka waktu yang tidak jelas. Keberatan konsumen seringkali tidak direspon bahkan mengganggap sikap pengelola parkir mendapat ‘restu’ dari Pemko Medan.

Perlu diketahui tarif parkir berdasarkan perubahan Perda Pajak Parkir untuk kendaraan roda empat sebesar Rp 3000 – Rp 5000, sedangkan untuk parkir progressif tarif dasar sebesar Rp 3000 – Rp 5000 dan untuk penambahan satu jam pertama akan dikenakan tambahan sebesar Rp 2000 – Rp 4000.

Untuk tarif parkir VIP sebesar Rp 35.000 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir dan untuk parkir vallet sebesar Rp 40.000 tanpa dikenakan penambahan tarif parkir. Sedangkan, untuk roda dua dan roda tiga tarif parkirnya sebesar Rp 2.000 – Rp 3000.

Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menilai, masih banyak perusahaan pengelola parkir yang tidak patuh terhadap ketentuan Perda Pajak Parkir Kota Medan disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemko Medan.

“Patut diduga menjadi penyebab merajalela pengelola parkir ‘nakal’, dikarenakan Pemko Medan terkesan melakukan pembiaran dengan praktek pungli yang dilakukan pengelola parkir. Target setoran pajak parkir yang terpenuhi dari pengelola parkir membuat Pemko Medan tidak hadir untuk mengawasi dan memberi sanksi tegas jika terjadi pelanggaran. Pemko Medan dinilai gagal melindungi rakyatnya karena tidak hadir menindak praktek nakal pengelola parkir,” ucap Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar ketika dikonfirmasi M24.CO, Rabu (12/10) malam, terkait tarif parkir.

Idealnya, Pemko Medan harus memberikan sanksi dan mencabut izin pengelolaan parkir perusahaan nakal yang mengutip tarif parkir melebihi yang diperbolehkan.

“Petinggi Dispenda Kota Medan harus berperan aktif menelusuri praktek nakal pengusaha parkir, bukan sebaliknya hanya mementingkan besarnya pendapatan pajak parkir. Pertanyaan muncul, mengapa pengusaha parkir seolah-olah tidak takut melakukan pungli kepada konsumen? Atau ada oknum Dispenda yang ikut terlibat dan melindungi kecurangan pengelola pakir?,” cetusnya.

Di sisi lain, Walikota harus melakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan pajak parkir di Kota Medan. Walikota harus mengikuti semangat presiden Jokowi yang sedang fokus memberantas pungli.

Praktek nakal pengelola parkir selama ini termasuk masalah utama yang dikeluhkan warga Medan tetapi belum kunjung mendapat perhatian serius dari Pemko Medan. Idealnya, walikota harus menindak pelaku pungli pajak parkir baik yang dilakukan PNS di lingkungan Pemko Medan maupun perusahaan pengelola parkir yang nakal secara keseluruhan dicabut izinnya.

Konsumen juga diharapkan harus melakukan perlawanan terhadap pengelola parkir yang nakal melalui pengaduan atau upaya hukum. Ketika konsumen merasa dirugikan dapat melakukan protes terhadap ketidaksesuaian tarif parkir kepada pengelola. Apabila tidak mendapat respon yang patut, maka konsumen dapat melakukan pengaduan atau menempuh jalur hukum di lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

Sementara itu, Madli salah seorang warga Kota Medan yang diminta komentarnya terkait penaripan tarif parkir oleh pengelola perpakiran yang tidak wajar, mengatakan Pemko Medan seakan tutup mata atas persoalan yang cukup lama terjadi di Medan. “Walaupun peraturan telah dibuat pemerintah, namun pengelola parkir tetap dengan seenaknya menarifkan harga yang cukup tinggi dari aturan,” ujarnya.

Seperti pengalamannya ketika parkir di areal Perkantoran Forum Nine (9) yang berada di Jalan Imam Bonjol persisnya di depan Lippo Mall, dirinya heran karena pihak petugas pengelola parkir menuliskan nilai rupiah yang begitu fantastis bagi pengendara roda dua atau sepeda motor (kereta). “Sekali parkir Rp 5.000 yang tertulis di kertas parkir atasnama ISS Parking Management,” bebernya.

Madli menilai, harusnya yang wajar saja pengelola parkir meminta mengenakan tarifnya. Karena posisi parkir bukan berada di dalam perkantoran tersebut melainkan areal luar halaman kantor yang berdekatan dengan badan jalan.

“Mungkin keluhan ini bukan saya saja yang mengalaminya, bisa jadi pada pengendara bermotor yang parkir di lokasi tersebut,” cetusnya.[winsah]

Loading...