Tilep Dana Desa, Mantan Pangulu di Simalungun Divonis 4 Tahun

12

PN MEDAN-M24 | Ketua Majelis Hakim, Syafril Batubara menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa Kawardin Purba karena terbukti bersalah melakukan korupsi anggaran dana desa Nagori Pamatang Sinaman, Kec Dolok Pardamean, Kab Simalungun.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 tahun denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan serta membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp203 juta lebih dengan ketentuan jika terdakwa tidak sanggup membayar hingga 1 bulan, harta bendanya disita negara dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” ujar majelis hakim dalam persidangan yang digelar di ruang Cakra VI, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (3/9).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Simalungun, Juna Karo-karo yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 5 tahun penjara. Sementara itu, terdakwa dan JPU menyatakan pertimbangan aatas putusan dari majelis hakim.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), Nagori Pamatang Sinaman, Kec Dolok Pardamean, Kab Simalungun pada tahun 2015 memiliki uang kas dana desa sebesar Rp257.153.052. Namun dalam penggunaannya, terdakwa menikmati dana ini untuk kepentingan pribadi dan tidak disalurkan seluruhnya.

Adapun realisasi penggunaan dana desa yang telah ditarik oleh terdakwa selaku Pangulu di Nagori Pamatang Sinaman tersebut adalah, penarikan pertama sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Juni 2015, tidak ada digunakan untuk belanja modal dan barang maupun kegiatan yang mendukung operasional desa. Kemudian, penarikan kedua sebesar Rp92.500.000 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juni 2015 dan dipergunakan terdakwa untuk kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa yang dilaksanakan di Pamatangraya dengan anggaran sebesar Rp20.000.000.

Selanjutnya, kegiatan pelatihan manajemen pemerintah desa yang dilaksanakan di Yogyakarta dengan anggaran sebesar Rp20.000.000 dan kegiatan belanja barang material dan pembayaran upah sewa alat berat menghabiskan biaya sebesar Rp14.000.000. Sedangkan sisanya sebesar Rp38.500.000 sudah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Penarikan terakhir atau yang ketiga kalinya yaitu sebesar Rp154.500.000. Terdakwa tidak ada melaksanakan kegiatan membangun desa tetapi dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara lain untuk biaya membayar sisa hutang pinjaman terdakwa di Bank BRI Pane Tongah sebesar Rp10 juta, membantu biaya pengobatan dan penguburan ibu kandung terdakwa. Sedangkan sisanya sebesar Rp134.569.419 digunakan terdakwa untuk biaya perjalanan dan kehidupan sehari-hari selama di Jakarta selama satu bulan. (ansah)

Loading...