Wabup Nisel tuding PT Gruti & PT Teluk Nauli gundulkan hutan

Budiman – Medan |Wakil Bupati (Wabup) Nias Selatan (Nisel), Sozanolo Nduru menuding PT Gruti dan PT Teluk Nauli berperan besar melakukan pengundulan hutan di Kepulauan Batu. Kedua perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) itu telah mengeksploitasi hasil kayu hutan sejak tahun 1980.

Sesuai izin Kemenhut dan Pemerintah Pusat selama 20 tahun kedepan, setiap hari menebangi pohon secara merjalela untuk diambil kayunya dan diolah menjadi kepentingan komersial bisnis.

“Saya rasa sudah lebih 20 tahun mereka beroperasi dengan izin HPH dari pemerintah pusat,” kata Wabup di gedung DPRD Sumut, kemarin (25/4).

Loading...

Sampai saat ini, lanjutnya, kontribusi ke dua perusahaan tidak jelas kepada masyarakat serta wilayah operasinya. Sebab nilainya sangat minim melalui program Corporate Social Response (CSR) yang disalurkan.

“Kontribusinya tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat Nisel, apalagi untuk rehabilitasi keutuhan lingkungan. Sementara yang di eksploitasi jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk perbaikan lingkungan,” ucapnya lagi.

Itu juga yang menjadi alasannya mendukung pemekaran dengan membentuk Kab Kepulauan Batu, akibat kurangnya perhatian pemerintah. sementara izin ekspolitasi hutan oleh ke dua perusahaan dari pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan diambil Provinsi.

“Kewenangan Pemkab Nisel sangat terbatas. Akibatnya penggundulan hutan terus merajalela,” ucapnya lagi.

Menurut salah seorang Warga Kepulauan Batu, Kab Nisel, Alfon Gari bahwa PT Gruti dan Teluk Nauli perusahaan pembalak hutan yang tak perduli dengan warga sekitar. Dampak dari hancurnya lingkungan tempat tinggal mereka langsung dirasakan masyarakat.

“Mereka sewenang-wenang beroperasi.Kayu yang ditebangi dibiarkan busuk. Pohon-pohon besar habis dibabat setiap hari,” ujarnya.

Ditambahkan Evdensius, seharusnya Pemprovsu dan Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap pengundulan hutan oleh kedua perusahaan tersebut. “Parahnya lagi, mereka tidak melakukan penghijauan. Itu sudah jelas sangat merugikan ekosistem lingkungan,” jelas pemuda dari Kepulauan Batu yang kuliah di salah satu PTS di Kota Medan.

Sebelumnya, DPRD Sumut meminta kepada pemerintah mengendalikan operasional ke dua perusahaan untuk mempercepat pembangunan di daerah yang kategori terluar itu. Sementara daerah itu belum bisa mengembangkan potensi andalan karena bagian dari wilayah Kab Nisel.

“Ketika Kepulauan Batu mandiri dan otonom jadi kabupaten, eksploitasi hasil-hasil hutan bisa diawasi optimal dengan mengendalikan operasional ke dua perusahaan, agar ikut memikirkan kemakmuran 22 ribu masyarakat setempat,” harap anggota Komisi A DPRD Sumut, Philips Perwira Juang Nahe.

Belum lagi dengan potensi lain yang belum tersentuh sampai sekarang seperti keberadaan Pulau Simuk, satu dari 92 pulau terluar di Indonesia. Seharusnya bisa menjadi konsentrasi pemerintah untuk pengembangan daerah, dengan membuat pos pengawasan serta pangkalan udara/militer.

Loading...