1 Tahun Laporan Ngendap, Puluhan Warga Tobasa Tuntut Keadilan

MEDAN-M24 | Puluhan warga Desa Jambur Pardamouan, Kec Ajibata, Kab Tobasa menyambangi gedung Propam Polda Sumut. Kedatangan mereka guna meminta keadilan terkait laporan masalah tanah di Kec Ajibata yang tidak ditanggapi penyidik Polres Tobasa, Selasa (14/8)

Kuasa Hukum Supralika Kemitraan, Donsisko Perangin-angin mengatakan, kedatangan mereka ke Polda Sumut guna melaporkan penyidik Polres Tobasa yang tidak menanggapi laporan mereka pada 2017 silam yang tertuang dalam surat laporan Nomor: LP/110/V/2017/SU/TBS.

“Kedatangan kami juga untuk meminta kepada pihak Polda Sumut untuk menangkap kelompok yang mengatasnamakan Popoaran Pande Na Bolon karena sudah mengklaim tanah mereka di Desa Jambur Pardamouan, Kec\ Ajibata, Kab Tobasa sebagai tanah mereka,” kata Donsisko kepada wartawan di halaman Ditreskrimum Polda Sumut.

Loading...

Donsisko menjelaskan, pihak Pande Na Bolon dan masyarakat sudah pernah melakukan mediasi, namun upaya tersebut gagal. Lebih lanjut, sambung Donsisko, pihak Pande Na Bolon malah melaporkan masyarakat melakukan pengrusakan dan berujung 8 orang masyarakat divonis di pengadilan negeri Balige.

Setelah itu, kata Donsisko, pada 18 Mei 2018 seorang masyarakat yang diketahui bernama Roganda Manik melaporkan peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh pihak Panda Na Bolon ke Polsek Lumban Julu.

“Di situ pihak saksi pelapor sudah diperiksa. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait laporan tersebut dari pihak penyidik Polres Tobasa,” ungkapnya.

Kendati demikian, Donsisko menambahkan, pihak penyidik di Polres Tobasa dan Polsek Lumban Julu tidak melaksanakan tugas sebagai penegak hukum secara profesional dan transparan.

“Seharusnya setiap laporan yang disampaikan masyarakat harus diproses dengan baik sebagaimana aturan yang ada,” terangnya.

Menurutnya, penyidik berkewajiban memberitahukan kepada pelapor Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling lama seminggu sejak diterima laporan berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

“Namun semua laporan polisi tidak diketahui perkembangannya. Itu yang kita sesalkan. Makanya kita mendatangi Polda Sumut bagian propam,”ujarnya.

Donsisko menyebutkan, adapun tanah yang diklaim kelompok Panda Na Bolon seluas 60 hektar. Awalnya, para leluhur sepakat untuk membagi rata tanah tersebut kepada masyarakat seputar Ajibata.

Sementara itu, salah seorang warga Marolop Gurning mengaku tanah seluas 60 hektar itu merupakan tanah nenek moyang mereka.

“Itu tanah nenek moyang kami, enak saja mereka mengklaim,” katanya.

Marolop berharap agar pihak kepolisian bertindak netral dan mengayomi masyarakat. Karena, pada Tahun 1972 semua masyarakat setuju untuk mengelola lahan tersebut melalui kesepakatan.

“Surat tanah itu pun ada sama kami,” bilangnya.

Terpisah, Pelaksana Harian Kabid Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan membenarkan ada sekelompok masyarakat yang demo karena lahan mereka diserobot kelompok warga.

“Kita akan pelajari dulu kasusnya dan setelah itu akan kita ambil tindakan,” pungkas MP Nainggolan. (ahmad)

Loading...