2 Kali Disuap Bos Rumah Makan, 2 PNS UPT Dispenda Medan Terancam 20 Tahun Penjara

11

MEDAN-M24 | Dua Pegawai Negri Sipil (PNS) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dipenda Medan terancam hukuman 20 tahun penjara. Keduanya terbukti dua kali menerima suap dari bos rumah makan Ayam Penyet Ria.

Dirreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Toga Panjaitan mengatakan, kedua tersangka ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti telah melakukan tindak pindana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a subs Pasal 11 dan Pasal 5 Undang Undang Tahun 1999 sebagai mana diubah Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupasi.

“Mereka terancam hukumannya paling rendah empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Selain kedua PNS tersebut, penerapan yang sama juga dikenakan terhadap satu tersangka lain yaitu MC (General Manager Ayam Penyet Ria),” ujar Toga saat memaparkan para tersangka di Mapolda Sumut, Selasa (21/8).

Sementara dalam praktiknya, dijelaskannya, kedua Staf UPT Muhamad Haris Hasibuan dan Saud Saringan (tersangka) menerima uang dari tersangka MC (General Manager Ayam Penyet Ri) sebesar Rp6 juta. Uang itu untuk imbalan atas jasa perihal tidak diterapkannya perkenaan pajak pembangunan satu Resto Ayam Penyet Ria di lantai 3 pusat Sun Plaza Medan.

“Mereka melakukan transaksi tersebut di salah satu cabang rumah makan Ayam Penyet Ria di Jln Karya Ujung Medan,” jelasnya.

Mengetahui hal tersebut, tim Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut yang sudah berada di Tempat Kejadiaan Perkara (TKP) kemudian melakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT) kepada para pelaku.

“Nah, setelah kita amankan. Penyidik berhasil menggali keterangan dari tersangka MC yang mengaku bahwa dirinya pernah memberikan uang serupa kepada Staf UPT Dispenda Medan di awal Agustus 2018 sebesar Rp8 juta. Jadi mereka sudah dua kali melakukan transaksi tersebut,” ungkapnya.

Adapun, ditambahkannya, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukt berupai uang Rp6 juta, HP dan berkas-berkas yang berkaitan dengan OTT tersebut.

DPRD Medan mendukung Poldasu mengusut tuntas terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan dua oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan -sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Jumadi, peristiwa itu harus menjadi pelajaran kepada seluruh masyarakat. “Kami (FPKS) mendukung sepenuhnya Poldasu mengusut tuntas persoalan ini. Peristiwa yang terjadi ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” jelasnya di hadapan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution saat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan.

Selain itu, ditangkapnya pegawai UPT tersebut telah mencoreng wajah Kota Medan yang tengah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, pihaknya minta pertanggungjawaban kepada BP2RD Kota Medan atas peristiwa OTT tersebut.

“Kami mengusulkan agar DPRD Kota Medan memanggil Kepala BP2RD Kota Medan untuk menjelaskan kasus ini kepada DPRD Kota Medan,” tandas anggota Komisi B DPRD Medan ini. (bar)

Loading...