Beri PR Kapoldasu & Wakapoldasu, Legislator Ingatkan Penanganan Kondusifitas Jelang Pemilu 2019

MEDAN-M24 | Ketua Komisi A DPRD Sumut, HM Nezar Djoeli ST, memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada Kapoldasu Brigjen Agus Andrianto, yang selama ini menjabat sebagai Wakapoldasu.

PR juga diberikan Nezar untuk Wakapoldasu Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto. Politisi Partai NasDem ini menyatakan, ke-2 pimpinan Polri di Sumatera Utara itu patut mewaspadai beberapa masalah krusial yang rentan memicu konflik horizontal. Di antaranya kerawanan sosial pasca-Pileg dan Pilpres 17 April 2019.

Dikonfirmasi M24, Kamis (23/8) siang, Nezar menilai, sejak dini Poldasu harus proaktif melihat kerawanan sosial, akibat perbedaan pilihan politik. “Saya ucapkan selamat bertugas buat Kapoldasu dan Wakapoldasu baru. Tolong jaga iklim kondusif jelang Pemilu 2019. Saya mensinyalir gesekan masyarakat akan semakin menguat. Jangan sampai dimanfaatkan pihak ketiga untuk provokasi dan adu domba,” ingat Nezar, melalui saluran telepon.

Loading...

Wakil rakyat bidang hukum/pemerintahan ini mencontohkan, indikasi gesekan horizontal antara pendukung 2 pasang Capres-Cawapres, telah terlihat jelas di media sosial. Artinya, timpal Nezar, pola-pola saling menghujat, fitnah, hoax, ujaran kebencian, menebar permusuhan hingga olok-olok, banyak sekali terindikasi melanggar hukum. Nezar pun meminta tim siber Poldasu proaktif menjemput bola menyikapi realitas miris tersebut. “Harus diambil tindakan tegas bila ada yang melanggar hukum. Kalo dibiarkan, bisa menimbulkan preseden buruk dan contoh kurang baik terhadap orang lain,” tegas Nezar.

Pada sisi lain, lanjut legislator asal Dapil Sumut I itu, Kapoldasu dan Wakapoldasu wajib menyahuti konflik tanah di Sumut melalui penanganan hukum secara tuntas. Sebab kasus-kasus tanah yang dibawa masyarakat ke DPRD Sumut cenderung mengambang alias tidak selesai secara hukum. Termasuk bertambahnya jumlah tahanan/Napi yang memunculkan persoalan baru pada Lapas/rumah tahanan di 33 kab/kota Sumut, akibat over capacity.
“Perlu ada solusi konkret. Politik anggaran DPRD Sumut siap membantu daerah bila dibutuhkan. Saya sudah ke LP dan rumah tahanan di Sumut. Kondisinya sumpek, padat dan memprihatinkan,” ungkap Nezar.

Nezar mengaku iba melihat peredaran Narkoba di Provinsi Sumut bak kacang goreng. Bagi dia, maraknya Narkoba beredar di kawasan hiburan adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak diketahui aparat Polri. Sementara oknum aparat disebutnya patut diduga terlibat dan ikut membekingi pengusaha-pengusaha hiburan nakal.

“Ngeri masalah Narkoba di Sumut Pak Kapoldasu. Sampai-sampai Sumut dapat ranking II Nasional zona merah Narkoba. Imbas lain muncul pula di Lapas. Pengedar dan pemakai Narkoba ditangkapi polisi, tapi tempat menahan mereka tak ada,” kata Nezar, seraya berharap, pihak Polri, pemerintah pusat dan Pemprov Sumut memikirkan jalan keluarnya. (budiman)

Loading...