BPKP Tetapkan Temuan Rp600 Jutaan, Dugaan Korupsi Proyek Pengerjaan RSUD Aek Kanopan

Rumah di Jalan Menteng VII yang dibuat PT Putra Dolok Mandiri sebagai alamat perusahaan. Padahal, pemilik rumah itu menyatakan perusahaan PT Putra Dolok Mandiri sudah sejak 6 tahun lalu tidak lagi berkantor disitu.

MEDAN-M24 | Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI menetapkan temuan sebesar Rp681.519.354, pada proses pengerjaan proyek tahun 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan, Kab Labuhanbatu Utara.
Penetapan itu berdasarkan hasil investigasi BPKP berdasarkan Laporan: LAP-01/D5/2018 tanggal 9 Januari 2018.

Sebagai tindaklanjut rekomendasi terhadap dugaan korupsi yang dikerjakan PT Putra Dolok Mandiri, dengan nilai penawaran Rp21.303.250.000 dan sumber dana BKPPSU TA 2013. Dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Rantauprapat untuk dihitung nilai kerugian negara oleh penyidik di tahun 2017 lalu.

Namun, Kasi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Rantauprapat, Husairi saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut, dengan alasan masih baru menjabat di wilayah itu.
“Saya tidak tahu itu. coba langsung melalui Kasi Intel,” kata, Husairi, Kamis (13/9).

Loading...

Dari hasil penelusuran M24 ke kantor PT Putra Dolok Mandiri yang beralamat di Jln Menteng VII No.61 sebagai rekanan pemenang tender, tidak ditemukan nama plank perusahaan dirumah yang cukup besar itu. Dirumah bertingkat warna putih itu tidak ada ditemukan ciri-ciri sebuah kantor. Melainkan hanya sebagai rumah tempat tinggal bagi pemiliknya.

Pemilik rumah Ny Sofyan Boru Siregar mengakui, bahwa PT Putra Dolok Mandiri memang pernah menggunakan kediamannya sebagai alamat perusahaan tersebut.”Tetapi sudah enam tahun lalu mereka tidak disini lagi,”ungkapnya.

Saat disinggung tentang direksi PT Putra Dolok Mandiri, wanita itu menyatakan masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan PT Putra Dolok Mandiri. Namun ia mengaku, tidak mengetahui lagi dimana alamat perusahaan yang pernah menumpang dirumahnya itu.

“Apa masih dibuatnya alamat rumah ini, alamat perusahaan itu? saya ngak tau dimana dia lagi,”tegasanya.

Terpisah, Kadis Infokom dan Telekomunikasi Pemkab Labuhanbatu Utara Sugeng ketika diminta tanggapan terkait adanya penetapan temuan negara dalam proses pengerjaan RSUD Aek Kanopan, mengatakan bahwa jika ada persoalan seperti itu yang sepatutnya memberikan keterangan adalah inspektorat.

“Saya kirim no hp-nya kepala inspektorat ya,”tuturnya.

Beberapa saat kemudian, Sugeng yang biasanya dikenal akrab dengan wartawan itu, tidak mau lagi berkomentar dengan masalah kerugian negara itu. Bahkan panggilan telephon dan pesan singkat yang dikirim tidsk lagi dijawab. (sartana)

Loading...