BPPRD Dapat Optimalkan 100 %, Realisasi Pajak Daerah Sampai Agustus Capai Rp912 M

8

MEDAN-M24 | Pajak daerah di Kota Medan sampai 31 Agustus 2018 sudah mencapai Rp912 miliar lebih. Capaian realisasi ini sudah 64,75% dari target yang ditetapkan Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPRD) Kota Medan sebesar Rp1.4807,7 miliar. Secara presentase, relatif sama dengan tahun 2017, sedangkan secara nominal meningkat Rp23 miliar.

“Seluruh jajaran BPRD Kota Medan, akan terus bekerja maksimal sampai 4 bulan ke depan (akhir tahun) sehingga realisasi pajak daerah dapat dioptimalkan mencapai 100%,” kata Kepala BPRD Kota Medan, Drs Zulkarnain MSi, Kamis (13/9).

Sesuai dengan APBD 2018, lanjutnya, target pajak daerah meningkat 9,15% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1.290,5 miliar. Guna mengoptimalkan realisasi pajak daerah tersebut, BPPRD terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

“Dengan tujuan agar wajib pajak daerah secara sukarela, mau menyelenggarakan kewajiban-kewajiban perpajakannya secara benar, akurat dan tepat waktu,” ungkap mantan Kepala Bappeda Kota Medan itu.

Diharapkannya, pajak daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mendukung program-program pembangunan kota, khususnya bidang infrastruktur dan fasiltas sosial lainnya di tahun 2018. Masyarakat selaku wajib pajak dapat membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

“Dimana pertumbuhan target pajak daerah tahun 2018 meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, pajak penerangan jalan (PPJ), parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan air tanah,” jelasnya lagi..

Upaya dalam mewujudkan realisasi tersebut, mengingat masih adanya tunggakan-tunggakan pajak daerah dari wajib pajak. BPRD Kota Medan telah menurunkan tim terpadu yang melibatkan instansi samping seperti kejaksaan, Polri, TNI dan Satpol PP melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak yang menunggak.

Pihaknya juga sudah menyampaikan surat peringatan agar segera melunasi tunggakannya. “Ingat, keberadaan pajak daerah pada dasarnya merupakan salah satu sumber pembiayaan kota yang cukup penting dan strategi, guna menghasilkan pembangunan kota,” imbuhnya.

Menurutnya, apabila masyarakat menginginkan infrastruktur dan untilitas kota semakin baik lagi, maka seluruh masyarakat harus ikut berpartisipasi, salah satu yang dilakukan yakni dengan membayar pajak daerah secara benar dan tepat waktu.

“Masyarakat juga harus menghindari terjadinya tunggakan-tunggakan pajak. Sebab, tunggakan pajak akan menjadi beban bagi wajib pajak karena adanya denda administratif yang harus dibayarkan, dari keterlambatan pembayaran pajak daerah dengan waktu sesuai Perda,” pungkasnya. (adlan)

Loading...