Buntut Kedatangan Nelayan Ke Polda Sumut, Kapoldasu Copot Kasat Pol Air Tanjung Balai

12

MEDAN-M24 | Buntut dari ‘kedatangan’ ribuan massa ke Polda Sumut, Senin (27/8). Kapolda Sumut Brigjen Pol Agus Andrianto langsung memberikan tindakan dengan mencopot Kasat Pol Air Tanjungbalai, AKP Ahmad Riskan Kausar. Hal itu itu sampaikan Jendral Bintang Dua setelah massa membubarkan diri dari Lapangan KS Timbun Polda Sumut.

“Pencopotan itu dilakukan berdasarkan keluhan nelayan bahwa Kasat Pol Air Tanjungbalai selama ini banyak menangkap nelayan, namun langsung dilepas. Menurut laporan dari anggota, yang ditangkap katanya dilepas. Selama setahun enam bulan di periode saya menjadi wakapolda, baru enam yang ditangkap padahal ada 254 lebih,” katanya.

Agus menyebut, seharusnya peraturan dari Menteri Kelautan dan Perikanan harus ditegakkan. Apabila Kasat Pol Air Tanjungbalai tidak bekerja dengan baik, maka tidak perlu dipertahankan. “Ya kalau tidak kerja, ngapain dipertahankan. Copot saja terus,” tegasnya.

Diharapkannya, pejabat yang baru nanti mudah-mudahan dapat bekerja dengan baik. Karena penggantinya berasal dari Akpol dan tidak kenal dengan orang atau masyarakat di sana.”Kita berharap Kasat Pol Air yang baru bisa tegakkan peraturan,” tegasnya.

Mengenai kapan pihaknya melakukan pergantian, Kapolda Sumut mengaku, pihaknya sudah menandatangani Surat Keputusan (Skep) tunggal. “Saya lupa namanya. Kalau tidak salah, Agung,” sebutnya.

Untuk itu Agus mengatakan, pihaknya berharap kepada Kasat Pol Air yang baru agar kedepannya dapat terus menindak pemakai pukat Trawl karena merugikan para nelayan tradisional.

“Sebab dengan pukat Trawl, ikan kecil pun ikut terangkut. Sekali lagi permen 71 Tahun 2016 harus ditegakkan, kalau tidak harus ditindak,” pungkasnya.

Sementara itu, ribuan nelayan mengatasnamakan Aliansi Nelayan Sumatera Utara berunjukrasa di gedung DPRD Sumut, Senin (27/8). Massa memprotes operasi trawl, cantrang dan sejenisnya pada seluruh wilayah penangkapan ikan di Sumut hingga perairan Indonesia.

Kordinator aksi, M Riski Siregar dalam orasinya mengatakan, sesuai Kepmen Kelautan dan Perikanan No.71/2016 menegaskan, larangan alat tangkap ikan trawl, cantrang dan sejenisnya. “Tolong pak dewan bantu kami. Nelayan tradisionil susah melaut akibat pengusaha besar memakai alat tangkap yang tidak dibenarkan aturan,” teriak Riski.

Mereka pun meminta DPRD Sumut dan Pemprovsu membuat Peratuturan Daerah (Perda) terkait larangan alat tangkap ikan yang diatur Kepmen No.71/2016. Kalau Perda telah dibuat, maka aktivitas yang terkait alat tangkap bisa dicegah semenjak dini.

“DPRD harus menggunakan fungsi pengawasan dan pembuatan aturan demi menyelamatkan nasib nelayan tradisionil,” pintanya.

Aksi massa diterima anggota DPRD Sumut, Aripay Tambunan, Sutrisno Pangaribuan dan Irwan Amin yang mnengajak mereka berdialog di ruang Banmus. Kepada pengunjukrasa, para legislator mengatakan dukungan dan siap membahas persoalan nelayan. (ahmad/budiman)

Loading...