Camat se Palas diperiksa jaksa soal korupsi dana pertanian 12 miliar lebih

    48

    IBNU NST-PALAS | Kejari Palas mulai melidik dugaan korupsi dana pertanian sebesar 12 miliar lebih. Langkah awal dilakukan dengan melakukan pemeriksaan camat se Kabupaten Padang Lawas (Palas).

    Informasi diperoleh, pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dalam program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan di Kabupaten Palas bersumber dari APBN TA 2016 sebesar Rp12. 693.250.000.000.

    Kajari Palas melalui Kasi Intel Dafit Riadi SH ketika dikonfirmasi metro24.Co Senin (17/7/2017) terkait pemeriksaan camat membenarkan hal itu. Menurut Dafit pemeriksaan dilakukan terkait adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dalam program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian.

    “Memang ada kita (kejaksaan) periksa, kita mintai keterangan para camat terkait masalah anggaran tersebut. Dalam anggaran tersebut banyak yang terkait, nanti selesai camat ,kemungkinan kelompok tani dan pihak-pihak terkait lainnya juga akan kita periksa,” kata Dafit

    Pemeriksaan terhadap para camat tersebut , kata Dafit, adalah tindak lanjut dari adanya laporan dan pemeriksaan beberapa pihak terkait bantuan dari APBN itu.
    Ketika ditanya sejauh ini apakah pemeriksaan sudah ada mengarah untuk meningkatkan statusnya ke penyidikan. Dafit mengakui belum bisa memastikan hal tersebut.

    “ Program bantuan ini kan banyak pihak yang terkait, jadi berbagai pihak masih terus kita mintai keterangan, baru kemudian nanti kita tahu apakah persoalan tersebut sudah layak ditingkatkan statusnya ke penyidikan,” kata Dafit.

    Terpisah Kadis Pertanian Palas Abdullah Nasution melalui Kabid Produksi Hamzah ketika dihubungi melalui telepon terkait anggaran Peningkatan Produksi pertanian yang kini lagi ditangani pihak Kejaksaan, Hamzah mengakui, hal tersebut.

    ” Memang ada bantuan dari pemerintah pusat untuk program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, tapi kalau Dinas Pertanian sifatnya kan hanya menerima dalam bentuk barang,” kata Hamzah.

    Bantuan tersebut , kata Hamzah sudah disalurkan sesuai dengan calon penerima yang sudah ada sebelumnya. Dan bantuan dari pusat tersebut ljumlahnya tidak sampai Rp12 miliar sebagaimana dalam pemeriksaan kejaksaan. Karena pada waktu itu bantuan anggaran itu tidak semuanya terealisasi

    “Kami juga, termasuk saya sudah diperiksa terkait hal itu, jadi menurut saya tidak ada masalah dalam hal penyaluran bantuan dari pemerintah pusat tersebut, apalagi Dinas Pertanian hanya menerima dalam bentuk barang,” kata Hamzah sembari berkilah pihaknya tidak ada bermain dalam penyaluran bantuan itu.

    Loading...