Diduga Korupsi Proyek Traffic Light, Kadishub Sidimpuan Ditahan

20

SIDIMPUAN-M24 | Kepolisian resmi menahan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Padangsidimpuan, IH, Selasa (31/7). Selain IH, turut ditahan mantan Kadishub, ABL.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Hilman Wijaya mengatakan, pihaknya menahan IH karena diduga terlibat korupsi pada proyek pembangunan traffic light sebesar Rp500 juta TA 2015.
“Dia (IH) ditahan karena ikut menikmati sisa uang proyek yang sudah menjadi temuan negara pada saat ABL masih aktif bertugas sebagai Kadishub Padangsidimpuan,” ungkap Hilman.

Meskipun kasus tersebut mencuat saat ABL menjabat sebagai Kadishub, terang Hilman, IH diduga turut menikmati sisa uang pembangunan proyek lampu merah itu.
Dijelaskan Hilman, dalam pembangunan traffic light terjadi penyimpangan anggaran dalam proses pembangunan. “Begitu ada ditemukan kerugian negara, kami langsung lakukan penahanan,” imbuhnya.

Dikatakan Hilman, penahanan IH dan ABL sudah melalui proses penyelidikan yang sah di mata hukum. Sejumlah saksi sudah dipanggil untuk melengkapi berkas-berkas. Termasuk saksi ahli yang menyimpulkan keduanya layak ditahan. Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Abdi Abdillah menambahkan, pihaknya hanya menindaklanjuti hasil audit BPKP terhadap kasus ABL. Dimana ada beberapa dugaan mark-up pada saat pembangunan traffick light yang belum bisa digunakan hingga saat ini. “Dengan anggaran sebesar itu, tapi traffic light belum juga bisa dipergunakan,” imbuh Abdi.

Sebelumnya, ABL dihukum 12 bulan penjara karena terbukti korupsi proyek renovasi Terminal Batunadua sebesar Rp164 juta, Ahmad merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan Lusiana Metaria Harahap selaku Direktur CV Panbar Perkasa dan Roy Sultan Siregar selaku Direktur CV Maysah Permata dihukum masing-masing selama 12 bulan penjara denda Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan.
“Mantan Kepala Bagian Humas Pemko Padangsidimpuan itu terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” ujar Ketua Majelis Hakim, Wahyu Prasetyo Wibowo dalam persidangan di ruang Cakra III, PN Medan, beberapa waktu lalu. (zia)

Loading...