Dinilai rampok uang negara, Kejatisu harus tangkap Bupati dan Ketua Dewan Madina

404
Pemerhati Korupsi Madina di ruang penyidik (M24-Ansah)

Ansah-Medan |Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) harus serius menangani beberapa kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) dengan memanggil Bupati Dahlan Hasan Nasution dan Ketua Dewan Hj Lely Artati SAg.

Menurut Ahmad Yasin Nasution dari Lembaga Anti Korupsi RI selaku Ketua Investigasi dan Asmaruddin Nasution selaku Sekretaris ICW Tabagsel mendesak penyidik Pidsus Kejatisu serius menangani kasus dugaan korupsi pembangunan Tapian Siri-siri Syariah dan Taman Raja Batu yang menghabiskan dana sebesar Rp8 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Madina Tahun Anggaran (TA) 2016-2017.

“Ini sudah korupsi berjamaah. Kita minta Kejatisu segera menangkap Bupati Dahlan Hasan Nasution, Ketua Dewan dan Ketua Banggar,” ujar Yasin didampingi Asmaruddin sesudah penyerahan bukti dokumen di lantai 3, Ruang 306, kantor Kejatisu, Senin (29/1) siang.

Dahlan Hasan, sebutnya, mengatakan pembangunan Tapian Siri-siri tidak menggunakan APBD, melainkan dana pribadi. Anehnya, terdapat beberapa item dimasukan di APBD. Sekretaris Daerah (Sekda) juga harus bertanggungjawab untuk kasus yang sudah dilaporkan kepada KPK ini.

Pantauan awak media, setelah memberikan keterangan sekitar 3 jam kepada penyidik, para pemerhati korupsi di Kabupaten Madina ini juga menyerahkan beberapa dokumen penting terkait item yang dimasukan dalam anggaran APBD. Ada sekitar 55 berkas termasuk pembayaran 33 item proyek yang dimasukan ke APBD.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Sumanggar Siagian menegaskan pihaknya tengah melakukan evaluasi proses hukum dugaan korupsi Taman Raja Batu, di kawasan perkantoran Paya Loting, Panyabungan, Kab Madina dengan status pengumpulan keterangan dan barang bukti (Pulbaket) atau penyelidikan (LID).

“Sudah kita periksa dan minta keterangan sejumlah orang. Kita akan ke lapangan untuk mengetahui kerugian negara. Dan kita berterimakasih jika ada masyarakat maupun LSM yang membantu kita untuk mengumpulkan bukti,” ucap Sumanggar.

Peninjauan lokasi tersebut, lanjut Sumanggar, pihaknya turut membawa tim ahli. Apabila keterangannya diperlukan, tidak menutup kemungkinan Dahlan Hasan Nasution dipanggil untuk diperiksa. Hasil evaluasi nantinya, tidak menutup kemungkinan meningkatkan proses hukum dari penyidik menjadi penyidikan (DIK), termasuk penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini.

“Bisa saja, tapi tunggu hasil dari evaluasi dari pemeriksaan saksi sebelumnya itu,” tuturnya.

Dia mengatakan pihak Kejatisu terus mendalami kasus dugaan korupsi ini. Namun, dalam waktu dekat ini, belum ada pemeriksaan lanjutan terhadap pihak terkait. “Belum ada lagi, penjadwalan pemeriksaan. Pastinya, kalau sudah ada progres yang lain ada pemanggilan lanjutan,” jelas Sumanggar.

Sebelumnya, penyelidikan untuk pulbaket, penyidik Kejatisu sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat tinggi di Pemkab Madina seperti Sekda Madina, M Syafei Lubis, Kadis Perkim Rahmad Baginda Lubis, Kadispora Rahmad Hidayat, Kepala Bapeda Abu Hanipah dan mantan Kadis PU Kabupaten Madina, Syahruddin. Seluruh pejabat di Pemkab Madina masih sebatas sebagai saksi.

Loading...