Disinyallir Mengalir ke KPU Sergai, Uang Makan 665 Anggota PPS Tak Dibayar PPK

SERGAI-M24 | Dugaan penyelewengan anggaran Pilgubsu 2018 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Mengkudu, Sergai, mulai terbongkar.

Terbongkarnya dugaan penyelewengan anggaran Pilgubsu 2018 tersebut, diungkap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Sergai. Bahkan, anggaran yang diduga kuat dikorupsi ini, disinyalir mengalir ke KPU Sergai.

Anggota PPS Desa Pasar Baru, Teluk Mengkudu, En (34) kepada M24, Kamis (2/8), mengatakan, ada kejanggalan anggaran bimbingan teknis (Bimtek) PPS ke Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) 12-14 Juni lalu, di Balai Pertemuan PT Socfindo Mata Pao. Dimana, 665 anggota PPS yang harus mendapatkan hak uang makan sebesar Rp59 ribu, ternyata tidak diterima. Sementara laporan kegiatannya ada.

Loading...

Dalam bimtek itu, 665 anggota PPS hanya menerima uang transport sebesar Rp100 ribu. Padahal anggota harus menerima Rp110 ribu. Dalam hal ini, dana sebesar Rp10 ribu sudah dipotong oleh PPK Teluk Mengkudu, tanpa kejelasan. Bahkan ditambah biaya alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp400 ribu untuk 12 desa se Kecamatan Teluk Mengkudu.

“Jika ditotal ada Rp50 juta lebih yang harus dikeluarkan oleh PPK. Baik itu uang makan kami selaku anggota PPS dan ini tidak disalurkan. Kami menduga oknum Ketua PPK Teluk Mengkudu menggelapkan uang ini. Bahkan pihak KPU Sergai juga yang sudah mengetahui hal ini, tidak ada penjelasan. Diduga juga menerima dari uang tersebut,” papar En.

Terkait itu, Ketua PPK Teluk Mengkudu, Budi SPdI, saat dikonfirmasi M24, melalui selulernya, mengatakan, masalah tersebut sudah diselesaikan. Budi berkilah pada kegiatan saat itu, bulan puasa. Jadi tidak ada makan.

“Sudah selesai itu sama orang yang melaporkan masalah uang makan, saat itu kan puasa. Kalau untuk ATK, itu kecamatan yang mengelola, bukan saya. Coba tanya kepada keuangannya ya,” ucap Budi.

Terpisah, Sekretaris KPU Sergai, Darma, yang dihubungi M24, mengatakan, pihaknya akan memanggil Ketua PPK Teluk Mengkudu. Dijelaskannya, anggaran tersebut disalurkan ke rekening PPK. Disinggung adanya indikasi antara PPK dan KPU, Darma membantah. “Ah mana ada itu, kita juga tidak berani mau seperti ini,” ucap Darma. (darmawan)

Loading...