Dugaan KKN 24 Proyek Air Minum Siap Saji, Banyak Kejanggalan, DPRDSU Panggil Hidayati

11

MEDAN-M24 | Anggota Komisi D DPRD Sumut, H Syamsul Qodri Marpaung Lc, mempertanyakan proyek pengadaan 24 water fairies atau fasilitas air minum siap saji senilai miliaran rupiah untuk beberapa kab/kota di Provinsi Sumut.

Pasalnya, proyek milik Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provsu yang bersumber dari dana APBD Sumut 2017, itu banyak kejanggalan. Bahkan memunculkan persoalan, terkait usulan anggaran baru pembuatan sumur dalam. Akibatnya, Komisi D DPRDSU berencana memanggil Kadis Lingkungan Hidup (LH) Provsu, semasa dijabat Dr Ir Hj Hidayati MSi, yang kini menjabat Kadis Pariwisata Sumut.

Kepada M24, Minggu (2/9) siang, Syamsul Qodri membeberkan, beberapa hari lalu, Komisi D DPRDSU melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke beberapa wilayah untuk melihat realisasi ke-24 proyek peningkatan kesehatan lingkungan melalui penyediaan air bersih (penyediaan alat permurnian air).

Lokasi proyek drinking water itu, direncanakan berada di Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi. Sedangkan nilai pagu paket Rp4,8 miliar, berasal dari APBD Sumut Tahun Anggaran 2017.

Saat berada di Kab Tanah Karo, ungkap Syamsul Qodri, 3 fasilitas water fairies belum berfungsi, dengan alasan sulitnya mendapat sumber air dari sumur permukaan. “Proyeknya pengadaan barang/jasa mesin penyedia air minum siap saji buatan Korea. Tender pekerjaan meliputi pembuatan sumur permukaan sebagai sumber air. Kemudian pengadaan instalasi bak penampungan air,” terangnya melalui saluran telepon.

Menurut Syamsul Qodri, 3 unit yang dilihat di Kabupaten Karo, ternyata tidak berfungsi sama sekali. Alasan kontraktornya, sumur permukaan ternyata terlalu dangkal sehingga sulit menghasilkan pasokan air.

Politisi PKS itu melanjutkan, dari 24 unit proyek water fairies, 8 titik gagal beroperasi karena tidak ada sumber air dari sumur permukaan. Sedangkan 16 yang aktif justru mengambil sumber air dari area yang tidak sesuai perencanaan proyek. Artinya, ungkap Syamsul Qodri, 16 water fairies yang beroperasi mengambil sumber air dari lokasi lain semisal mesjid.

“Jelas sekali perencanaan proyek sangat buruk. Sebanyak 8 titik punya sumur permukaan tapi berdalih minta sumur dalam agar menghasilkan sumber air. Sementara 16 titik unit belum jelas apakah kontraktornya membangun sumur permukaan atau tidak. Kita segera jadwalkan RDP memanggil Kadis LH Sumut, Hidayati selaku Pejabat Pengguna Anggaran,” tegasnya dengan nada tinggi.

Lebih Ironis lagi, singkap Syamsul Qodri, kendati anggaran 8 proyek water fairies yang gagal telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Namun di tahun 2018, perusahaan kontraktor lama bakal kembali mengerjakan proyek sumur dalam.

Legislator membidangi pembangunan tersebut memastikan, kejanggalan ini patut diselidiki. Sebab proses tender pembuatan sumur dalam, belum selesai dilakukan. “Logikanya begini ya, kalau sejak awal perencanaan tender proyek 24 water fairies itu mengatur pembuatan sumur permukaan sebagai sumber air, kenapa kontraktor lama menyanggupi ? Lalu, kenapa setelah selesai dikerjakan muncul alasan pergantian sumur permukaan dengan sumur dalam ? Dan kenapa pula kontraktor lama yang gagal tiba-tiba mengerjakan pengadaan sumur dalam ? Sudah gagal kok dipercaya lagi ? Ada yang tidak beres,” geram wakil rakyat asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab Batubara ini tak habis fikir.

Terpisah, M24 mencoba menghubungi ponsel mantan Kadis LH Sumut Hidayati, Minggu (2/9/2018) siang. Sayang sekali, kendati sudah ditelepon 3 kali, yang terdengar hanya nada panggil atau tidak diangkat. Konfirmasi melalui pesan SMS yang dikirimkan juga tidak dibalas sampai berita ini diterbitkan.

Belum 100 Persen
Proyek air siap saji dibangun di sejumlah desa di Tanah Karo yang mangkrak, Jumat (24/8/2018) lalu, ditinjau Komisi D DPRD Sumut. Seluruh tim Komisi D dipimpin Sutrisno Pangaribuan didampingi anggota DPRD Sumut, Darwin Lubis, Indra Alamsyah, Hidayat, Darwin SAg, Syahmidun Saragih, Syamsul Qodri dan Hartoyo mengultimatum pihak rekanan, untuk tidak main-main dengan pembangunan “water purifier”.

Bangunan “water purifier” per unit berkisar Rp200 juta, seharusnya berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun nyatanya, sangat memprihatinkan dan sangat memalukan, bila melihat keberadaan bangunan “water purifier” disejumlah desa di wilayah Karo.

“Tidak berfungsi dan disoroti masyarakat luas. Seharusnya menjadi rasa malu bagi dinas dan rekanan yang menanganinya dari Pemprovsu, “jelas Sutrisno Pangaribuan dan seluruh anggota Komisi D kepada wartawan di sela-sela meninjau proyek “water purifier” yang sampai saat ini mangkrak di Desa Sukanalu dan Desa Semangat, Kecamatan Barusjahe.

Belum termasuk bangunan “water purifier” di Desa Batukarang, Kecamatan Payung, di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket dan di Desa Pergendangen, Kecamatan Tigabinanga,” ujar Sutrisno mempercayakan.

Kepala Desa Tambunan Eka Sitepu dan Kepala Desa Sukanalu Pasti Tarigan kepada anggota Komisi D menegaskan bahwa proyek “water purifier” sampai saat ini belum berfungsi. Bahkan berkisar dua minggu terakhir ini, dilakukan pengeboran ulang pihak rekanan di bangunan “water purifier” Desa Sukanalu.

“Tapi sampai saat ini juga belum berfungsi,” jelas Tarigan.

Eka Sitepu juga mengungkapkan bahwa, pihaknya mewakili masyarakat Desa Semangat sangat kecewa dengan bangunan “water purifier” yang sampai saat ini tidak berfungsi. Pengerjaan bangunan fisik “water purifier” diduga mark up dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Menurut Eka, dibandingkan dengan besarnya anggaran berkisar Rp200 juta per unit, namun dari hasil perhitungan masyarakat desa, hanya berkisar Rp100 juta, sangat tidak logis bangunan “water purifier” tidak berfungsi.

” Jadi proyek gagah-gagahan saja kepada masyarakat desa. Ini sangat memalukan. Sangat mengecewakan kami warga desa,” jelas Eka kecewa kepada anggota Komisi D DPRD Sumut didampingi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Provsu, Indra Bangsawan.

Mendengar serangan bertubi-tubi dari Komisi D DPRD Sumut, PPK DLH Provsu, Indra Bangsawan mengakui, proyek ‘Water Purifier” yang keseluruhan anggarannya dari APBD Sumut TA 2017 yang tersebar di kabupaten/kota se Sumut ini, belum selesai 100 persen.

“Kita akui memang dari semua unit yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Sumut, ada 8 unit yang bermasalah. Selain di Karo, Dairi, Deliserdang, Labura (Labuhanbatu Utara) dan Kabupaten Simalungun,” katanya.

Namun Indra berjanji, akan menuntaskan penyelesaiannya di tahun 2018 ini sesuai dengan rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). “Dari hasil rekomendasi BPK untuk biaya pemasangan atau pengeboran dianggarkan kembali di APBD 2018,” kata Indra. (budiman/sekilap)

Loading...