Dugaan Markup Baju Anggota DPRD Sumut Rp2 Miliar

16

MEDAN-M24 | Dugaan markup pengadaan baju 100 anggota DPRD Sumut mulai menemukan titik terang. Sekretariat DPRD Sumut telah menganggarkan ke-6 steel baju diantaranya Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Harian (PDH) dan batik khas daerah di tahun 2018 senilai Rp2.286.000.000

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun Sekwan DPRD Sumut, H Erwin Lubis, SH MM sejak April 2018 melalui soft copy dicantumkan Harga Per Satuan (HPS) mencapai Rp3,5 juta/baju dengan total harga 100 batik Rp350 juta.
Kasubag Perlengkapan dan Pendistribusian (Perkapdis) Sekwan DPRD Sumut, Irianto telah membagikan voucher 5 baju. “Benar, dijahitkan di Necis dan Krend. Tapi kami gak tahu harga per satuan bajunya. Kami hanya membagikan delivery order (DO) voucher/kupon tempat menjahit baju,” kata Irianto.

Dari hasil penelusuran M24 di 3 lokasi toko penjahit di Jln Pandu Baru, Medan yakni Penjahit Krend, Penjahit Necis dan Penjahit Mars. Jarak tempat usaha mereka tidak saling berjauhan hanya 5-10 meter. Liza, staf Penjahit Krend mengaku mendapat proyek pengadaan baju dinas DPRD Sumut TA 2018 sebanyak 2 stel yakni baju batik dan PSR.

“Bahan dan keperluan jahit semuanya dari kami. HPS batik Rp3,3 juta/baju. Sedangkan HPS baju PSR Rp3,1 juta. Tahun lalu kami dapat jahitan 1 stel PDH untuk 100 anggota dewan,” kata Liza.

Diakuinya, order diterima dari Sekwan DPRD Sumut pada 20 Agustus 2018. “Ada kontrak dengan Sekwan DPRDSU. Masa pekerjaan 2-3 bulan,” ucap Liza lagi.

Ketika di toko Penjahit Necis, M24 bertemu langsung manajernya, Rahman. Dari pengakuannya, mereka menerima order baju dinas DPRD Sumut TA 2018 sebanyak 3 stel dengan rincian PSH (2 stel) Rp2 juta lebih dan PSL (jas) 1 stel Rp6 juta. “Target kerja 3 bulan, bang. Dewan cuma datang bawa voucher. Lalu kami ukur dan mereka menunggu sampai pakaian selesai dijahit,” ujar Rahman.

Ketika disinggung apakah toko mereka ada hubungannya dengan Penjahit Krend dan Mars, Rahman membalasnya dengan senyum kecil. “Paling ya hubungan bisnis. Tahun lalu kami dapat 2 stel jahit baju 100 anggota dewan,” akunya.

Di toko Penjahit Mars, Pelaksana Operasional, Samsul Siregar menyatakan, mendapat proyek 1 stel PDH dengan HPS Rp3,1 juta. “SPK masuk 20 Agustus 2018. Baru 2 anggota Dewan yang datang mengukur. Tahun 2017 Sekwan DPRD Sumut memberi kerjaan 2 stel PSH 100 anggota dewan,” imbuhnya.

Dijelaskannya, target penyelesaian order jahit baju selama 60 hari kerja sesuai kontrak. “Bahan dari kita semua. Kami diberi proyek ini karena kenal sama Sekwan DPRD Sumut, Erwin Lubis,” cetusnya lagi.

Upaya untuk konfirmasi langsung ke Sekwan DPRD Sumut, Erwin Lubis berhasil juga karena yang bersangkutan selalu tidak berada di ruang kerjanya. Informasi diperoleh, Erwin lebih sering tugas luar (TL) dan ikut kunker anggota dewan. “Semalam dia ke Jakarta. Jadi belum pulang,” kata salah satu stafnya, Jamal, Rabu (5/9) siang.

Sebagian stafnya pun mengeluh kinerja Erwin Lubis, yang dituding telah mengganggu administrasi Sekretariat DPRD Sumut. “Ngak ngertilah, bang. Baru kali ini ada Sekwan lebih suka kunker memakan job staf. Aku rasa gelarnya sekarang sekwan kunker ajalah,” ucap seorang staf di Bagian Umum DPRD Sumut.

Berdasarkan data yang diperoleh M24 menyebutkan, total rincian harga 5 stel pakaian dinas untuk 100 anggota DPRD Sumut tergolong fantastis. Untuk pengadaan PDH menelan anggaran senilai Rp321.600.000, PSH senilai Rp643.200.000, PSL senilai Rp649.900.000 dan pengadaan PSR senilai Rp321.600.000.
Bila ditambah belanja pakaian batik khas daerah senilai Rp349.700.000, total anggaran untuk baju 100 legislator mencapai Rp2.286.000.000. Untuk pengadaan PDH dimenangkan CV MARS, beralamat di Jln Pandu Baru No.41/42 Medan. Untuk PSH dan PSL dimenangkan CV NECIS di Jln Pandu Baru No.62/63 Medan. Untuk baju batik dan PSR dimenangkan CV KREND di Jln Pandu Baru No.56 Medan. (budiman)

Loading...