Dugaan Perjalanan Fiktif di Kesbangpol Sumut, Inspektorat Lakukan Investigasi

MEDAN-M24 | Kepala Inspektorat Provsu, OK Hendry langsung menyikapi perintah PJ Gubsu, Drs Eko Subowo MBA untuk segera melakukan pengusutan dugaan perjalanan fiktif di Kesbangpolimas Sumut dengan mengerahkan anggotanya melakukan investigasi dan membentuk tim.

Namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam kasus dimaksud harus ada pengadunya dan pihaknya dipastikan akan segera memproses sesuai dengan perintah PJ Gubsu.

“Jadi berdasarkan PP No.12/2017, dalam kasus-kasus penyalahgunaan wewenang harus jelas siapa pengadunya. Jadi dalam hal ini kita tidak meraba dan abu-abu,” ujar OK saat dikonfirmasi Metro24, Senin (16/7).

Loading...

Dicontohkannya, kalau wartawan beritakan soal korupsi jalan raya dari Medan sampai ke Siantar, tidak mungkin pihaknya melakukan pengusutan atau investigasi dari mulai Medan sampai Siantar. Jadi pada intinya, harus diketahui terlebih dahulu titik-titik mana yang terjadi korupsinya.

“Kitakan tidak mungkin menelusuri dari Medan sampai Siantar. Jadi kita harus tahu dahulu titik-titik mana yang terjadi dugaan korupsinya,”ujar OK.

Namun begitu, OK mengatakan tigak akan diam dalam artian tim yang akan dibentuk nantinya dipastikan akan jemput bola dan tidak menunggu bola.

“Untuk kasus Kesbangpolimas, kita pastikan akan menjemput bola dan tim akan melakukan investigasi. Namun, kalau kita tanya ke yang bersangkutan atau OPD terkait, mereka pasti akan mengelak. Begitu juga untuk kasus kasus yang lainnya,” ujar OK,

Katanya, karena tim yang kita bentuk tidak akan mampu untuk meraba-raba karena belum ada pengaduan terkait kasus-kasus tersebut. Ketika ditanya soal banyak pejabat bermain dengan SPPD, OK tidak menampiknya, namun dibutuhkan pengaduan dan saksi, serta bukti yang jelas.

OK sendiri memastikan kalau sampai saat ini belum ada yang melakukan pengaduan. “Yang jelas untuk kasus ini, kami akan melakukan konfirmasi.Dan kita akan konfirmasi pimpinan OPD Kesbanpolimas-nya hari ini,” urainya.

Sebelumnya PJ GUbsu Eko Subowo memerintahkan Inspektorat memproses dugaan perjalanan fiktif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut. Eko berharap, Inspektorat dapat segera menindaklanjuti informasi ini. Sehingga tidak menjadi polemik ke depan.

“Kalau memang itu benar, kita tidaklah sesuai UU ANS yang ada. Ok ya teman-teman, itu dulu tanggapan saya. Terimakasih ya,” katanya kepada wartawan di Aula Raja Inal Siregar lantai 2 Kantor Gubsu Jln Diponegoro No.30 Medan baru-baru ini.

Inspektorat sendiri juga meminta para staf di Kesbangpol Sumut yang kerap dipaksa meneken SPPD si pejabat yang tak berangkat itu ke Kantor Inspektorat Sumut di Jln Wahid Hasyim Medan.

“Nama pengadu sendiri tetap akan dirahasikan oleh inspektorat. Dengan adanya pengaduan itu, pihaknya akan langsung menurunkan tim sesuai UU ANS yang berlaku,” katanya.

Peyalagunaan administrasi biaya perjalanan adalah korupsi.“Jika ini tidak segera dilaporkan oleh PNS yang dirinya dipaksa meneken biaya perjalanan itu, padahal dirinya tidak berangkat, maka yang meneken itu yang akan menjadi tersangka nanti jika ada temuan. Makanya mumpung ini masih baru segeralah melaporkannya kepada inspektorat. Nama pelapor akan kami rahasiakan,” katanya.

Hasil penelusuran Metro24, permainan SPPD dikalangan OPD sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Dari 46 OPD yang ada disebut banyak yang melakukan permainan. Namun memang untuk membuktikan itu diperlukan kerja keras Inspektorat dalam membukanya.

Salah satu contoh menurut sumber di Kantor Gubsu, ada beberapa pejabat ASN yang tidak berangkat atau pergi ke suatau lokasi dan menghadiri acara menggunakan SPPD meski acara atau kegiatan tersebut bukan ranah dari OPD tersebut.

“Adalagi SPPD satu pejabat ASN dipakai oleh pejabat ASN lainnya. Kalau ini bukan pertama kali terjadi di OPD dan Kantor Gubsu. Inikan harusnya jadi temuan dan korupsi,” kata sumber kepada Metro24. (dedi)

Loading...