Hari ini DPRD Sumut bahas tragedi KM Sinar Bangun

MEDAN-M24 |¬†Komisi A DPRD Sumut hari ini, Senin (2/7) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), membahas tragedi KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba 18 Juni 2018) lalu. Selain mencari tahu sejauhmana kesigapan aparat berkompeten menangani musibah, DPRD Sumut juga akan menyelidiki sistem pengamanan kawasan wisata Danau Toba yang disebut-sebut menuju “Monaco of Asia”.

Kepada M24, Jumat (29/6) siang, di gedung dewan, Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli ST, menjelaskan, unsur pemerintah dan pemangku kepentingan yang diundang RDP, yakni, Badan Otorita Danau Toba (BOD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Polda Sumut, Pemkab Samosir, Pemkab Simalungun, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Dishub Sumut, manajemen KM Sinar Bangun, Pemprovsu serta pihak terkait lain. Sedangkan Tim SAR Daerah Sumut serta 7 bupati yang menaungi perairan Danau Toba, dijadwalkan pada pertemuan berikut.

Politisi Partai NasDem ini mencontohkan, tragedi KM Sinar Bangun telah membuka mata publik dan “meledakkan bom waktu” berbagai masalah/kekurangan di kawasan Danau Toba. Di antaranya, petugas Syahbandar tidak jelas, pemeriksaan kapal/penumpang yang berangkat tidak ada, sistem panggilan darurat Tim SAR belum tersedia apalagi diketahui publik, kapal penumpang tidak standard memiliki skoci, pelampung, alat komunikasi serta Nakhoda/awak.

Loading...

Bila Danau Toba mau dijadikan destinasi wisata Monaco of Asia, terang Nezar, maka transportasi kapal-kapal kayu harus diganti dengan kapal speed berpenumpang maksimal 40-60 orang.

“Kapal kayu tidak lagi standard di Danau Toba membawa penumpang. Kalau pengusaha lokal tak mampu beli kapal cepat speed, pemerintah bisa memediasi memberi cicilan. Kita akan tanya nanti sejauhmana kesiapan pemerintah menangani bencana di Danau Toba pasca-KM Sinar Bangun tenggelam. Lalu bagaimana ke depan, apa pengawasan kapal yang membawa nyawa manusia tetap dianggap sepele. Sistem panggilan darurat saja tak jelas, gimana mau jadi Monaco of Asia,” sindir wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan tersebut.

Pada sisi lain, kinerja BODT dan Dishub dinilai Nezar sangat lemah mempersiapkan infrastruktur Danau Toba sebagai kawasan wisata dunia. Nezar memastikan, menjamurnya pengusaha lokal penyedia jasa transportasi air, laut dan danau adalah hal lumrah. Namun Nezar mengingatkan, BODT dan Dishub jangan abai mengawasi dan menyediakan infrastruktur wisata yang aman/nyaman untuk publik. Bagi dia, DPRD Sumut dan Pemprovsu bisa menyusun Perda dalam mengatur batasan/jumlah kapal-kapal pariwisata berstandard keselamatan.

“Dishub/BODT patut ambil peran membangun infrastruktur wisata di Danau Toba. Awasi dong standard kelaikan kapal, nakhoda hingga manifest keberangkatan penumpang. Selama ini apa saja kerja Dishub dan BODT. Dimana sistem emergency alert saat musibah terjadi? Kemana publik melakukan kontak komunikasi ketika mengalami musibah? Ke depan harus dibereskan, saat RDP kita tegaskan,” tutup Nezar. (budiman)

Loading...