Izin Lingkungan PT NSHE Dipertanyakan, Walhi & Pengacara Gugat Proyek PLTA Batang Toru

MEDAN-M24 | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut bersama 36 advokat di Sumut, menggugat izin lingkungan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Pasalnya, proyek tersebut dianggap merusak habitat satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi terancam punah.

“Kami menilai mega proyek ini lebih banyak memberikan dampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat. Menghentikan proyek ini adalah pilihan tepat. Karena itu kami mendaftarkan gugatan terkait ijin lingkungandari PT NSHE,” kata Direktur WALHI Sumut, Dana Prima Tarigan, Rabu (8/8).

Disebutkannya, wilayah pembangunan PLTA di kawasan hutan Batang Toru sebagai habitat Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), merupakan satu-satunya jenis kera besar di dunia yang endemik pada satu provinsi.

Loading...

“Tak hanya itu, kawasan ini juga menjadi habitat bagi banyak satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi terancam punah seperti Harimau Sumatera, Beruang Madu, Tapir, Kambing Hutan, termasuk juga burung Enggang Gading dan Burung Kuau serta berbagai jenis bunga bangkai serta raflesia,” urainya.

PLTA Batang Toru merupakan proyek PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) yang terbesar di Pulau Sumatera dengan kapasitas 510 MW. Pembangunannya meliputi tiga kecamatan di Tapanuli Selatan (Tapsel) yaitu Sipirok, Marancar dan Batang Toru.

“Sejak dicanangkan pada tahun 2016, pembangunan PLTA ini ditargetkan selesai dan beroperasi pada 2021 mendatang.
Soal klaim kapasitas 510 MW menjadi tanda tanya, karena kapasitas tersebut hanya mencapai 6 jam setiap hari. Proyek ini didesain untuk menyuplai listrik pada saat beban tinggi dari jam 1.800 sampai dengan jam 2.400. Maka aliran sungai akan disimpan selama 18 jam, kemudian dilepaskan untuk menghasilkan listrik selama 6 jam. Bayangkan, sungai menjadi kering selama 18 jam dan banjir selama 6 jam,” pungkasnya.

Menurut Dana, Batang Toru terletak di pinggir Sesar Besar Sumatera (Great Sumatran Fault) dan di salah satu lokasi di daratan Sumatera yang paling rawan gempa bumi. Pemecahan bendungan akibat gempa bisa berakibat fatal bagi masyarakat yang tinggal di hilir.

“Proyek PLTA ini juga akan sangat berdampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di wilayah hilir bendungan, sawah yang dipinggir sungai tidak akan bisa digarap lagi. Masyarakat yang selama ini mengelola hutan dan DAS secara lestari sebagai sumber penghidupan mau beralih ke mana,” terangnya.

Tim Kuasa Hukum Walhi, Surya Adinata menilai, ijin lingkungan PT NSHE bertentangan dengan UU tentang penerbitan ijin lingkungan, asas-asas pemerintahan yang baik dan UU No.32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan lainnya.

“Terdapat potensi kerusakan lingkungan, konflik masyarakat, dan risiko punahnya orangutan akibat kehilangan dan fragmentasi habitat. Proyek ini lebih banyak memberikan dampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan,” tegasnya. (tiopan)

Loading...