Izin Masuk Alat Berat Belum Keluar, Proyek Jalan Karo-Langkat Distop Sementara

9

KARO-M24 | Tindakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menghentikan kegiatan proyek peningkatan jalan Karo-Langkat patut disesalkan.

Penghentian proyek yang menggunakan APBD Sumut TA 2018 sebesar Rp14 miliar tersebut, hanya karena tidak ada perjanjian kerjasama izin masuk alat berat di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Ini yang kemudian membuat rekanan pelaksana pekerjaan, PT Akbar Perkasa Indonesia, tidak dapat beraktifitas melaksanakan pekerjaan proyek peningkatan struktur jalan ruas Namu Ukur Bts Karo, di Kabupaten Langkat.

Sementara, proyek yang dikelola Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (Dinas Bina Marga) Sumut tersebut, sudah ditampung anggarannya jauh-jauh hari. Artinya, kenapa antara Dinas Kehutanan dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi bisa terjadi miskomunikasi. Kantor mereka juga masih sama-sama di Medan.

“Padahal proses pengusulan jalan yang sudah satu tahun lebih itu diimpikan warga Karo dan Langkat,” ungkap Ketua DPC Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Karo, Sarjana Ginting, di Kabanjahe, kemarin.

Sarjana Ginting juga mengkritisi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, yang lambat mengurus surat perjanjian kerjasama izin masuk alat berat di kawasan TNGL. Pihaknya berharap, tenggat waktu satu minggu yang diberikan masyarakat kepada pihak Dinas PU Sumut, dapat menyelesaikan surat tersebut di Kementerian Kehutanan. Sehingga waktu pekerjaan tidak terganggu hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Satu buah alat berat milik pihak rekanan pelaksana pekerjaan PT Akbar Perkasa Indonesia, yang ‘disandera’ warga di lokasi proyek, Desa Pamah Semelir, dengan batas waktu satu minggu adalah peringatan keras bagi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, untuk menyelesaikan kekurangan administrasi. “Seperti surat perjanjian kerjasama izin masuk alat berat di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL),” tegasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan warga sudah tepat dan harus didukung semua kalangan, sebagai bentuk sosial kontrol. Masyarakat berhak mengawasi dan bertanggungjawab atas pembangunan di daerahnya. Mengingat proyek peningkatan jalan tembus Karo-Langkat sudah ditampung anggarannya di APBD Sumut TA 2018 senilai Rp14 miliar. “Masyarakat tidak menginginkan anggaran senilai Rp14 miliar lebih itu jadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa-red), hanya gara-gara proyek batal dikerjakan, sehingga merugikan masyarakat,” ucapnya.

Dikatakannya, proyek yang sudah dianggarkan tapi batal dikerjakan, tentunya akan merugikan masyarakat dua kabupaten, baik Kabupaten Karo maupun Langkat. Padahal proses pengusulan jalan tembus Karo-Langkat sangat panjang dan melelahkan. Bolak-balik ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semua pihak terlibat.

“Mulai Pemkab Karo, Komisi D DPRD Sumut, Pemprovsu, Pemkab Langkat. Bahkan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemkab Karo dengan Langkat juga sudah dilakukan terkait pengusulan jalan tembus Karo-Langkat,” pungkasnya. (sekilap)

Loading...