Menggunakan Beragam Modus, Pungli Sekolah di Asahan Bebani Orangtua

KISARAN-M24 | Beragam praktik dugaan pungutan liar di lingkungan sekolah, baik SD maupun SMP, masih saja membebani orangtua dan peserta didik.

Kegiatan pungutan liar (Pungli) yang jelas-jelas bertentangan dengan UU Nomor 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, memuat ancaman sanksi disiplin dan pidana.

Menurut Pemerhati Pendidikan di Kisaran, Nova Novika Santi, modus pungli sekolah semakin beragam. “Berdasarkan hasil penelusuran saya, sedikitnya ada berbagai ragam pungutan yang terjadi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Asahan,” ungkap Nova kepada wartawan, kemarin (24/7).

Loading...

Ragam pungutan ini, kata Nova, menjadi modus untuk terjadi penyelewengan atau tindak pidana korupsi, karena tak memiliki dasar hukum. “Dasarnya hanya kesepakatan dengan komite sekolah,” katanya.

Selain itu, lanjut Nova, ada juga pungutan dalam memenuhi kebutuhan proses kegiatan belajar siswa, harus membeli laptop, membeli atribut sekolah seperti simbol, tali pinggang, topi sekolah, baju olahraga, les tambahan dan lain sebagainya.

“UU Nomor 20/2003memuat ancaman sanksi. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin pegawai negeri sipil dan hukum pidana,” tegasnya.

Senada, Ketua Gerakan Mahasiswa Islam Asahan, Rahmat, menambahkan, apabila ada oknum ASN yang disinyalir memungut biaya sekolah sepihak, jelas telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 423. Akan dikenai ancaman hukuman enam tahun penjara. Selain itu, juga melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

“Kejaksaan dan polisi bisa langsung menyelidiki kasus ini,” katanya.

Kini, katanya, pihaknya sedang mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan korban. Ia berharap, agar pihak penegak hukum di Asahan aktif menelusuri indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. “Karena berbagai modus pungutan pendidikan kerap kali terjadi saat proses PPDB berlangsung. Padahal proses pungutan tersebut dinilai telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60/2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada SD dan SMP,” tegas Rahmat.

Karenanya, Rahmat dan Nova Novika Santi, berencana akan melaporkan temuan-temuan tersebut ke DPRD Asahan.

Terpisah, Kabid Pelayanan SD Dinas pendidikan Asahan Pardamean Sitorus, didampingi Kabid Pelayanan SMP Dinas Pendidikan Asahan, Mursaid, mengaku terkejut soal aktivitas pungutan di lingkungan sekolah tersebut. “Terima kasih atas informasinya, kami dari pihak Dinas Pendidikan Asahan akan melakukan pengawasan lebih lanjut,” tandas Pardamean Sitorus diamini Mursaid. (khairul)

Loading...