Panitia lelang dinilai subjektif

21

Laporan: Irsandi-Medan | Tidak lulusnya para pemenang tender pada evaluasi tahap satu, menimbulkan dugaan jika Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Event Organizer Ramadhan Fair 2018 (dengan nilai Pagu/HPS Rp2,8 miliar) melakukan perubahan tanpa adendum.

Hal itu tampak dalam berita acara hasil pelelangan sederhana, bernomor: 14/RF/AGAMA/PLP/IV/2018, bahwa empat perusahaan, yakni PT Cakrawala Indo Semesta, PT Global Gemilang, PT Genindo Pro Indonesia dan PT Ja Pro Indonesia, memasukkan penawaran. Kemudian, Pokja ULP Kota Medan bekerja sesuai dokumen pengadaan bernomor: 05/RF/AGAMA/PLP/IV/2018, tanggal 13 April 2018.

Dokumen pengadaan disusun berdasarkan Peraturan Presiden No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

Dalam evaluasi administrasi tahap satu, PT JA Pro Indonesia dinyatakan tidak lulus. Kemudian, dalam evaluasi teknis pertama, PT Global Gemilang dinyatakan tidak lulus lantaran tidak melampirkan surat pernyataan pernah tampil sebagai pembaca Al Quran, serta tidak melampirkan surat pernyataan pernah mengikuti kegiatan dari perusahaan.

Begitu PT JA Pro Indonesia dan PT Global Gemilang dinyatakan gugur, maka dua perusahaan (PT Cakrawala Indo Semesta dan PT Genindo Pro Indonesia) berhak mengikuti tahap lelang selanjutnya, yakni evaluasi biaya tahap satu. Di sini, kedua perusahaan itu dinyatakan lulus. Tapi, dalam evaluasi kualifikasi tahap satu, disebutkan PT Cakrawala Indo Semesta maupun PT Genindo Pro Indonesia tidak memiliki KD=5NPT atau KD=HPS pada sub bidang pekerjaan sejenis. Berdasarkan itu, Pokja ULP menyatakan tidak ada satupun perusahaan yang lulus. Dan, pelelangan dinyatakan gagal.

Selanjutnya, Pokja ULP melakukan perubahan. Dalam berita acara hasil lelang, Darmawan SSos, salah seorang personel Pokja ULP, menyatakan penawaran ulang bisa dimasukkan ke Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE). Sementara, Fatimah Harahap, personel Pokja ULP lainnya, tidak ada menyebutkan penawaran ulang bisa dimasukkan. Fatimah Harahap hanya menyatakan pelelangan gagal lantaran tidak ada perusahaan yang lulus evaluasi.

Dalam dokumen pengadaan, tepatnya No.36.1, dijelaskan Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi. Atau, dalam evaluasi penawaran ditemukan indikasi/bukti terjadi persaingan tidak sehat, dan seluruh harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS. Dan setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP diwajibkan memberitahukan kepada seluruh peserta.

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP diharuskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya kegagalan. Dalam kondisi ini, sesuai klausul pada dokumen pengadaan, ada empat opsi yang dapat diputuskan Pokja ULP. Pertama, melakukan evaluasi ulang. Kedua, penyampaian ulang dokumen penawaran. Ketiga, pelelangan ulang dan terakhir menghentikan proses pelelangan.

Lantas, opsi mana yang diambil Pokja ULP? Berdasarkan dokumen LPSE yang dikutip M24, ternyata Pokja ULP hanya melakukan perubahan tanpa dilengkapi dokumen (adendum). Yakni, memberi peluang bagi peserta untuk memasukkan penawaran ulang.

Keputusan Pokja ULP ini kemudian dimanfaatkan oleh PT JA Pro Indonesia, PT Cakrawal Indo Semesta, PT Global Gemilang dan PT Genindo Pro Indonesia. Dalam tahap evaluasi administrasi pelelangan tahap kedua ini, keempat perusahaan tersebut dinyatakan lulus.

Namun, saat tahap evaluasi teknis, hanya PT 8Global Gemilang yang dinyatakan lulus. Sementara, tiga perusahaan lainnya dinyatakan gugur lantaran berbagai alasan. PT Cakrawala Indo Semesta, misalnya, disebut tidak memiliki KD=5NPT atau KD=HPS pada sub bidang pekerjaan sejenis. Sedangkan untuk PT Genindo Pro Indonesia dan PT JA Pro Indonesia, Pokja ULP menilai terdapat beberapa kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan serta pemindaian usulan design (layout).

Dapatkah kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan pemindaian design dijadikan alasan untuk menggugurkan perusahaan peserta lelang? Sumber M24 yang dihubungi tadi malam, menyatakan penilaian seperti itu bersifat subjektif. Dan, itu tidak dibenarkan menjadi alasan untuk menggugurkan perusahaan peserta lelang.

“Mana bisa begitu! Itu namanya subjektif. Saran saya, perusahaan yang digugurkan dengan alasan subjektif begitu segera menggugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” ujar sumber yang juga menjabat panitia lelang di PT PLN (Persero) ini.

Loading...