Pengadaan 100 Baju Batik Rp350 Juta Terindikasi Markup

14

MEDAN-M24 | Sekretariat DPRD Sumut membagikan kupon/voucher jatah 6 steel baju buat 100 anggota dewan yang dianggarkan tahun 2018 sebesar Rp350 juta. Ke-6 baju itu terdiri dari Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Dinas Harian (PDH) dan batik khas daerah.

“Ada 6 stel yang akan diberikan. Ditempa di tempat penjahit Keren dan Necis di Jln Pandu Baru,” kata Kasubag Perlengkapan dan Pendistribusian (Perkapdis) Sekwan DPRD Sumut, Irianto, Senin (3/9) siang.

Didampingi stafnya, Uun, Irianto menyerahkan kupon untuk dibawa ke tempat jahit sekaligus menawarkan 3 jenis motif kain batik, yang kebetulan berada di ruang Komisi E DPRD Sumut. “Saya ngak tahu harga per baju, bang,” ucap Uun lagi.

Terpisah, Ketua LSM Komite Integritas Anak Bangsa (KIRAB) Sumut, Hamdan Simbolon menilai, harga pengadaan 6 jatah baju itu terlalu tinggi. “Saya cuma bilang wow saja, bila benar 100 batik seharga Rp350 juta. Gimana lagi harga baju PSL, PSR, PDH dan PSH ya,” ucap Hamdan.

Diakuinya, pada April 2018 Sekwan DPRD Sumut telah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) proyek pengadaan 100 baju batik bercorak daerah untuk 100 anggota dewan. Sedangkan proyek baju PSL, PSR, PSH dan PDH 100 anggota belum melihat KAK serta Harga Per Satuan (HPS).

Hanya saja, lanjutnya, proyek membuat batik atau baju dinas jenis apapun untuk anggota dewan bukan suatu masalah. Namun yang membuatnya merinding, HPS mencapai Rp3,5 juta/baju batik.

“Luar biasa. Jangankan harga batik Rp3,5 juta, yang Rp100 juta pun ada. Tergantung kualitas bahan baju dan tempat menjahit. Apakah pantas dia alokasikan harga mahal seperti itu? Apa memang harus dicari bahan dan tempat jahit yang mahal,” cetus Hamdan.

Menurutnya, Sekwan DPRD Sumut terindikasi pamer kebijakan dengan membuat proyek pengadaan batik 100 anggota dewan mencapai Rp350 juta. Itu mencerminkan sikap poya-poya, sekadar gaya dan merampas rasa keadilan rakyat Sumut.

“Janganlah Sekwanitu bergaya hidup hedonis. Apa tak ada lagi bahan dan tempat menjahit baju Rp1-1,5 juta. Saya rasa perlu diselidiki bahannya apa dan dimana menjahit baju batik. Kita menduga ada persekongkalan jahat berbau korupsi dan mark-up harga dengan rekanan,” imbuhnya lagi.

Anggota DPRD Sumut, H Syamsul Qodri Marpaung mengaku, tidak mengetahui informasi tersebut.”Apa memang ada ya. Saya justu baru tahu. Bila betul harga satuan Rp3,5 juta/batik, apa rasionalnya,” ucapnya dengan heran.

Dia pun mengingatkan Sekwan tidak seenaknya mengatasnamakan fasilitas anggota dewan, tapi membuat anggaran tidak rasional. Apalagi terindikasi mark-up, korupsi, kolusi dan merampas rasa keadilan rakyat.

“Saya rasa 100 anggota dewan tidak semuanya tahu detail fasilitas yang ditawarkan. Lihat kondisi rakyat dong.Jangan asal patok harga. Kami yang kena getahnya nanti. Anggaran kecil bisa cukup, dana besar pun bisa kurang. Jadi relatif sekali,” bebernya. (budiman)

Loading...