Penggunaan Kenderaan Pribadi Dialihkan ke Angkutan Massal

6

MEDAN-M24 | Pemko Medan berupaya mengalihkan penggunaan kenderaan pribadi dengan angkutan umum melalui pelaksanaan angkutan masssal berbasis jalan, yaitu Bus Rapit Transit (BRT) dan pembangunan Light Rail Transit (LRT). Langkah itu salah satu upaya mengurangi penggunaan kenderaan pribadi di Kota Medan.

Demikian terungkap dalam Nota Jawaban Walikota Medan, Drs H T dzulmi Eldin S MSi atas Pemandangan Umum DPRD Medan pada Sidang Paripurna DPRD Medan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD Medan, Senin (20/8).

Penjelasan untuk menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Gerinda DPRD Kota Medan yang disampaikan Surianto pada sidang paripurna sebelumnya. Menurut Walikota, kemacetan yang terjadi tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan kenderaan bermotor di Kota Medan yang mencapai 12,78% pertahun, dimana 87% kendaraan roda dua.

Kondisi itu, lanjutnya, diperparah lagi dengana rus komuter masyarakat dari pinggiran Kota Medan. “Tercatat setiap harinya sekitar 300 ribu kenderaan bermotor dari pinggiran Kota Medan yang masuk, sehingga memperparah kemacetan. Itu sebabnya salah satu solusi mengatasinya, mengalihkan penggunaan kenderaan pribadi dengan angkutan umum,” kata Walikota.

Selain itu, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan bekerjasama dengan Satlantas Polrestabes Medan dan intansi terkait melakukan penertiban terhadap terminal liar di sejumlah titik di Kota Medan. Lalu rutin melakukan penindakan terhadap parkir liar di tepi jalan yang ikut memicu terjadinya kemacetan.

Menanggapi pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan melalui Boydo HK Panjaitan SH terkait minimnya realisasi penerimaan dari sektor retribusi parkir tepi jalan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp19,7 miliar, jika melihat potensi lokasi parkir targetnya mencapai Rp41,6 miliar. Realisasi itu masih sangat jauh dari target yang direncanakan karena tidak terlepas dari pembangunan dan perbaikan ruas jalan yang dilakukan.

“Soal adanya kebocoran karena kesalahan sistem pengelolaan parkir yang dilakukan Dishub Kota Medan, sehingga uangnya diduga dinikmati petugas pengelola parkir di lapangan, sudah ditegaskian untuk melakukan pengawasan secara intensif. Dengan demikian petugas parkir dapat memaksimalkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum,” cetusnya.

Walikota pun menyetujui usulan Fraksi Golkar untuk melakukan riset dan kajian terkait pengelolaan parkir di Kota Medan, guna menghindari terjadinya penyelewengan dan kebocoran. “Pada prinsipnya kami setuju dengan usulan tersebut, termasuk pengutipan retribusi parkir dengan sistem elektronik parkir meter dalam upaya menciptakan manajemen parkir yang efesien dan efektif,” paparnya. (adlan)

Loading...