Perbaikan Status Guru Honorer Alami Jalan Buntu, Sekretaris FKGHS: Nasib Kami di Ujung Tanduk

Para guru honorer saat berkunjung ke Kantor DPRD Karo (M24-Sekilap)

KARO-M24 | Sekretaris Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Karo, Tory Pinem, mengatakan, perbaikan nasib guru honorer sampai sekarang masih mengalami jalan buntu.

Hal itu diungkapkannya saat bersama puluhan guru honorer FKGHS Karo dan DPRD Karo, rapat dengar pendapat (RDP), membahas kesejahteraan guru honorer, mempertanyakan nasib guru honorer kategori 2 (K2), kemarin.

Rapat dipimpin anggota DPRD Karo, Onasis Sitepu, Jon Karya Sukatendel dan Mansur Ginting. Turut dihadiri Kepala Seksi Pembinaan dan Tenaga Teknis Dinas Pendidikan Karo, Mangasi Pasaribu SE, Sekretaris BKD Karo Teopilus Suranta Tarigan dan Kabid Ketenagakerjaan Karo.

Loading...

“Bahkan, nasib kami sudah di ujung tanduk. Sebab sewaktu-waktu bisa diberhentikan oleh kepala sekolah. Disamping minimnya juga penghasilan yang kami terima tiap bulannya. Selama belasan tahun telah mengabdi tanpa adanya kepastian pengangkatan menjadi PNS,” urai Tory.

Sekretaris BKD Karo, Teopilus Suranta Tarigan, menjelaskan, sampai saat ini belum ada perubahan dengan sebelumnya. Sebab beberapa hari kemarin, BKD telah berangkat ke Kemanpan RI untuk mendiskusikan masalah ini dengan BKN. “Namun, hasilnya tetap sama sesuai UU ASN dan Permen PAN RB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 mengisyaratkan dalam RUU CPNS 2018, hanya mengakomodir tenaga honorer K2 siswa 35 tahun ke bawah,” tandasnya.

Anggota DPRD Karo, Onasis Sitepu, mempertanyakan perwakillan Disdik Karo jumlah dan penyaluran anggaran kesejahteraan di Dinas Pendidikan Karo. Menurutnya, anggaran yang disalurkan bagi kesejahteraan guru honorer sebesar Rp3 miliar, sebaiknya digunakan untuk jasa pendukung.

“Jika Dinas Pendidikan tak mampu memperjuangkan gaji honorer sudah setara UMK sebesar Rp2,6 juta, maka kami dari anggota DPRD Karo siap membantu Dinas Pendidikan Karo, memperjuangkannya di akhir November mendatang. Mudah-mudahan APBD sebesar Rp26 miliar tahun yang akan datang terealisir,” harapnya.

Sayangnya, pada poin 5 UU ASN yang menyatakan, semua tenaga honorer tidak bisa diberhentikan akibat berhubungan dengan penerimaan/penempatan PNS Karo, belum bisa terpecahkan karena Kadisdik Karo tak hadir.

Sedangkan anggota DPRD Karo, Jon Karya Sukatendel, meminta waktu kepada guru honorer. “Kita terlebih dahulu akan musyawarahkan poin ke-5 itu bersama Kadisdik Karo secepat mungkin,” pungkasnya. (sekilap)

Loading...