Persoalan Jual-Beli Kios, P3TM Patok Harga Kios Pasar Marelan Rp13 Juta

MEDAN-M24 | Kisruh di pasar tradisional kembali terjadi lagi. Kali ini, pedagang di Pasar Marelan meminta pembayaran harga kios sesuai dengan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor: 511.3/25/79 perihal penetapan harga kios, stand meja di Pasar Marelan sebesar Rp7,325 juta.

Sebab, pedagang belum sepakat soal harga yang dikeluarkan oleh Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM) untuk kios meja pedagang ikan dan ayam dipatok sebesar Rp13 juta. Kewajiban atas kebijakan sepihak tersebut tanpa surat resmi dan bertentangan dengan SE Sekda.

“Jadi kami mau ikuti harga sesuai dengan SE Sekda,” kata Sufrizal, pedagang ikan di Pasar Marelan, Jumat (3/8).

Loading...

Terkait pembayaran ini, lanjutnya, P3TM memaksa para pedagang segera melakukan pembayaran sesuai harga yang ditetapkan P3TM. Pedagang meminta P3TM mengeluarkan surat resmi dari P3TM terkait harga Rp13 juta yang diklaim mereka ke pedagang.
“Sekitar 3 hari lalu kami menerima surat dari P3TM yang isinya soal pembayaran segera uang kios. Mereka mengancam akan mengusir pedagang dan menggantikannya dengan pedagang yang baru jika tidak melunasi sampai batas waktu tanggal 6 Agustus 2018,” jelasnya pria yang sudah berjualan ikan lebih dari 20 tahun ini.

Anggota Komisi A DPRD Medan, Muhammad Nasir menyayangkan tindakan yang dilakukan pengelola pasar kepada para pedagang untuk melunasi kios yang mereka beli.
“Saya mendapat laporan dari beberapa pedagang, mereka akan melakukan pelunasan harga kios dan lapak yang mereka ambil, tapi harga yang dipatok pengelola bertentangan dengan SE Sekda,” jelas Nasir.

Nasir melanjutkan ada dugaan ketidakberesan dalam persoalan jual beli kios di pasar yang baru dilakukan revitalisasi. Apalagi tidak memberikan bukti pelunasan pembayaran kios kepada pedagang. Dia meminta Pemko Medan untuk menindaklanjuti persoalan yang tidak transparan ini.

“Kita (DPRD Medan, red) sudah mengadvokasi perjuangan anggaran untuk revitalisasi pasar tradisional, tetapi pada kenyataannya ada proses yang tidak transparan dan cenderung merugikan para pedagang,” ucapnya.

Kepada PD Pasar Medandiminta untuk memberikan keadilan kepada para pedagang. Jika tidak dilakukan, maka pedagang juga memiliki hak jika persoalan ini dibawa ke ranah pidana. Nasir juga mengingatkan Walikota agar mengevaluasi kinerja Dirut PD Pasar karena banyak persoalan di pasar tidak kunjung selesai. “Hal ini bisa berimbas kepada pasar pasar yang lain,” cetusnya. (bar)

Loading...