PN Kisaran Tak Pernah Vonis Rehab Pengguna Narkoba

Ilustrasi

KISARAN-M24 | Saat ini majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kisaran tidak bisa memberikan vonis rehabilitasi kepada seorang pecandu atau pengguna narkoba. Hal itu dikarenakan pihaknya tidak pernah menerima perkara/kasus didalam proses rehab oleh Polres Asahan.

“Padahal didalam UU, yang berhak memutuskan vonis/putusan rehab kepada terdakwa penyalahgunaan narkotika adalah pihak pengadilan,” kata Humas PN Kisaran, Rahmat Hasibuan, SH baru-baru ini.

Diakuinya, sejak ditetapkan UU No.35/2009 tentang Narkotika , para hakim di seluruh Indonesia telah dibekali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menjadi rujukan dalam setiap perkara. “Namun tidak pernah diterapkan, karena pihak Polres Asahan tidak pernah melakukan koordinasi dengan PN Kisaran terhadap vonis rehab tersebut,” ujarnya lagi.

Loading...

Menurutnya, bagaimana seseorang bisa ditempatkan di lembaga rehabilitasi jika pihak kepolisian masih enggan berkordinasi terhadap proses rehab tersebut.”Atau bisa dibilang, pihak Polres Asahan dengan seenaknya sendiri memberikan program rehab terhadap para penyalahgunaan narkotika di Asahan. Padahal berdasarkan UU setiap hakim punya peran sentral dalam melakukan vonis rehab pada setiap perkara narkotika,” tegasnya.

Dijelaskannya, setiap perkara narkoba bagi para penegak hukum berangkat dari aturan yang sama yaitu UU No.35/2009 tentang Narkotika sebagai regulasi khusus. “UU ini menganut double track system pemidanaan bagi setiap penyalahgunaan untuk melakukan vonis rehabilitasi. Adapun pengedarnya dihukum penjara atau mati,” ketusnya.

Selain itu, berlandaskan regulasi itu, para hakim diberi kewenangan tambahan secara khusus dalam memeriksa perkara penyalahgunaan dan keadaan ketergantungan. “Hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan terdakwa menjalani proses rehabilitasi yang telah diatur dalam pasal 103,” imbuhnya. (khairul)

Loading...